TIDENG PALE – Sebanyak 40 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung resmi dilantik dan dikukuhkan, Rabu pagi (2/9).
Pelantikan ini mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas hingga kepala sekolah.
Kegiatan pengambilan sumpah/janji jabatan, pelantikan dan pengukuhan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tana Tidung.
Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali dalam sambutannya mengatakan, pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian maupun pengisian jabatan.
Para pejabat yang baru dilantik dituntut segera bekerja dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
“Setelah pelantikan ini, tentunya saya meminta saudara-saudari segera bekerja. Pelajari kembali tugas dan tanggung jawab masing-masing, bangun komunikasi dengan jajaran, petakan persoalan yang harus diselesaikan dan tentukan prioritas,” kata Ibrahim Ali.
Ia menegaskan, pejabat di lingkungan Pemkab Tana Tidung tidak boleh menunggu persoalan menjadi besar baru mengambil tindakan.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan aparatur yang memiliki kepekaan dalam membaca kondisi serta keberanian dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan.
“Jangan menunggu persoalan menjadi besar untuk mulai bertindak,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ibrahim juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini hingga 2027 menuntut pemerintah untuk semakin cermat dalam mengelola anggaran.
Menurutnya, Kabupaten Tana Tidung tetap harus bergerak menjalankan agenda pembangunan meski dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal.
Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung terus meningkat.
Karena itu, efisiensi anggaran harus dipahami secara tepat. Efisiensi, kata dia, bukan berarti pemerintah boleh mengurangi kualitas kerja maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Efisiensi anggaran tidak boleh kita terjemahkan sebagai alasan untuk menurunkan kualitas kerja pemerintah. Justru dalam situasi seperti inilah kapasitas seorang pemimpin dan pejabat diuji,” ujarnya.
Ia meminta para pejabat mampu bekerja dengan sumber daya yang lebih terbatas tanpa mengorbankan program strategis dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Bagaimana dengan sumber daya yang lebih terbatas, menghindari pemborosan serta memastikan program-program strategis dan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap terlaksana dengan baik,” lanjut Ibrahim.
Adapun dari total 40 pejabat yang dilantik dan dikukuhkan, sebanyak 15 orang merupakan kepala sekolah.
Kemudian dua orang pejabat yang mempolel promosi dalam jabatan struktural. Satu promosi jabtaan, Plt menjadi definitif Kabag Umum.
Sementara satu pejabat lainnya dikukuhkan maupun mengalami perpindahan dalam jabatan dengan tingkat eselon yang sama.
Pelantikan tersebut juga menjadi bagian dari penataan organisasi di lingkungan Pemkab Tana Tidung, termasuk adanya perubahan nomenklatur sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Termasuk 23 pejabat dikukuhkan dalam jabatan. Dari 23 tersebut lima nomenklatur OPD mengalami perubahan.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berubah menjadi Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP)
Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjadi Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan, Ekonomi Kreatif (Disporakraf).
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos-PMD) menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD).
Bupati berharap para pejabat yang baru menerima amanah dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, bukan hanya status dan posisi.
“Bangun komunikasi dengan jajaran, petakan persoalan yang harus diselesaikan, tentukan prioritas,” pungkasnya.(*)
Editor : Sophian Hadi