TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terus mematangkan penamaan fasilitas umum yang belum memiliki identitas resmi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Toponimi yang digelar di ruang Sekretaris Daerah, Selasa (6/5).
Kepala Seksi Prasarana dan Pengembangan Dinas Perhubungan (Dishub) Tana Tidung, Asriani, mengungkapkan bahwa rakor ini fokus pada pembahasan penamaan fasilitas seperti jalan, gedung maupun pelabuhan dan halte yang selama ini belum memiliki nama resmi.
“Iya, yang belum ada nama jalan, nama bangunan, pelabuhan mau dibuatkan nama sesuai sejarahnya,” ujar Asriani saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, Dishub mengambil peran dalam penamaan fasilitas yang berkaitan langsung dengan sektor transportasi.
Meski keterbatasan anggaran menjadi tantangan, hal itu tidak mengurangi upaya dalam mendorong inovasi.
“Jadi semua nama pelabuhan, halte sungai maupun tambatan perahu mau dikasih nama sesuai dengan sejarahnya,” jelasnya.
Menurutnya, selama ini beberapa fasilitas hanya dikenal secara umum tanpa penamaan resmi. Salah satu contohnya adalah pelabuhan di wilayah Sesayap.
“Iya, desa Sesayap misalnya nanti nama halte sungainya apa. Harus dikasih nama. Selama ini kan hanya dikenal dengan sebutan pelabuhan Sesayap,” katanya.
Lebih lanjut, Asriani menuturkan bahwa penamaan tidak dilakukan sembarangan.
Nama yang diusulkan harus memiliki nilai historis, termasuk kemungkinan menggunakan nama tokoh masyarakat yang berjasa.
“Mau nama orang, nama pahlawan, tapi yang sudah meninggal. Dan ada sejarahnya kenapa dikasih nama orang tersebut. Misalnya dia yang punya tanah dihibahkan untuk keperluan masyarakat, dulunya mereka susah mau nambat perahu. Lama-kelamaan akhirnya perahu maupun speed non reguler di situ bongkar muat penumpang dan barang,” paparnya.
“Namanya rakor Toponimi. Sudah masuk pembahasan sosialisasi dan sebagian desa sudah ada memberikan nama. Ada juga yang belum dikarenakan masih dalam tahap musyawarah dengan kepala desanya,” ungkapnya.
Rakor ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur pemerintahan lainnya, termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, Dishub, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DinsosPMD), kecamatan, hingga pemerintah desa beserta perangkat dan operatornya.
Sementara itu, bagian Tata Pemerintahan (Tapem) bertindak sebagai moderator.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan rakor akan dilanjutkan dengan agenda terakhir dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Muruk Rian.
Asriani menegaskan, meskipun dilakukan di tengah efisiensi anggaran, semangat aparatur sipil negara (ASN) untuk terus berinovasi tetap terjaga.
“Walau efisiensi anggaran, tapi tidak mengurangi semangat PNS dalam melangkah berinovasi,” pungkasnya.(ana)
Editor : Sopian Hadi