TIDENG PALE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tana Tidung kini tidak lagi disalurkan pada hari Sabtu maupun saat masa libur sekolah.
Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 6 April 2026, mengikuti petunjuk teknis (juknis) terbaru.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Tana Tidung, Jusriadi, membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan, penyaluran MBG kini hanya dilakukan pada hari efektif sekolah.
“Betul, Sabtu dan masa lbur sekolah tidak disalurkan. Sekarang hanya diberikan saat hari sekolah saja,” ujarnya.
Sebelumnya, penyaluran MBG tetap dilakukan enam hari dalam sepekan. Bahkan, jatah hari Sabtu dirapel dan diberikan pada hari Jumat.
Namun, dengan aturan baru, sistem rapel tersebut tidak lagi diperbolehkan.
“Kalau sebelumnya Sabtu dirapel ke Jumat, sekarang tidak bisa. Kalau sekolah libur, maka tidak ada penyaluran,” jelasnya.
Di Kecamatan Sesayap Hilir sendiri, kegiatan belajar mengajar hanya berlangsung hingga Jumat, sehingga distribusi MBG otomatis mengikuti jadwal tersebut. Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.537
Sementara itu, untuk penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jusriadi menyebut saat ini belum ada tambahan.
Namun, pihaknya tengah mengupayakan penambahan dapur baru yang ditargetkan terealisasi dalam waktu dekat.
“Insyaallah bulan depan akan bertambah, wilayah Sesayap dan Tana Lia menyusul operasionalnya,” pungkasnya.
Dikutip dari Jawapos.com, pemerintah resmi meniadakan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu sebagai bagian dari penajaman belanja negara.
Kebijakan ini disebut mampu menghemat anggaran hingga Rp1 triliun dalam satu hari.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari refocusing anggaran agar program prioritas tetap berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” ujarnya dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin (27/4).
Menurut Juda, kebijakan ini dinilai lebih rasional karena peserta didik tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan.
Dengan penghapusan distribusi pada hari Sabtu, pemerintah dapat menghemat sekitar Rp4 triliun dalam sebulan atau sekitar Rp50 triliun.(ana)
Editor : Sopian Hadi