Kebijakan ini digagas untuk menertibkan pangkalan yang selama ini dinilai belum merata dan berpotensi menimbulkan penumpukan distribusi di satu pihak.
Kabid Perdagangan Disperindagkop Tana Tidung, M. Tahir, mengungkapkan bahwa dalam konsep tersebut, setiap desa nantinya kemungkinan hanya memiliki satu titik pangkalan utama.
Misalnya, untuk wilayah Tideng Pale Timur, penyaluran akan dipusatkan di satu lokasi agar lebih mudah dipantau.
“Selama ini dalam satu desa bisa ada beberapa pangkalan. Bahkan ada kasus satu orang membeli dari beberapa pangkalan sekaligus. Dengan satu titik, distribusi di KDMP, bisa lebih terkontrol,” ujarnya.
Menurutnya, sistem satu pintu ini diharapkan mampu mencegah praktik penimbunan maupun pembelian berlebih oleh pihak tertentu.
Selain itu, pengawasan terhadap harga dan jumlah distribusi juga dinilai akan lebih efektif.
Namun demikian, Tahir menegaskan bahwa rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum diterapkan secara resmi.
Pemerintah daerah masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk regulator seperti Pertamina.
“Ini masih dalam tahap pembahasan. Kita juga harus memikirkan nasib pangkalan yang sudah berjalan selama ini, bagaimana mekanisme ke depannya. Otomatis jika diterapkan, ada rezeki orang yang hilang," jelasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini sistem penyaluran LPG di Tana Tidung masih menggunakan mekanisme lama dan belum ada perubahan untuk pembukaan pangkalan baru.
Pemerintah berharap, jika kebijakan ini nantinya diterapkan, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pemerataan distribusi dan stabilitas harga LPG di tingkat konsumen.(ana)