TIDENG PALE – Proses verifikasi lapangan (ground check) terhadap data penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung terus berjalan.
Dari total 514 target survei, baru 151 yang berhasil diverifikasi hingga pertengahan April.
Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Tana Tidung, Ainun Jariah, mengungkapkan bahwa kegiatan ini mencakup 32 desa di lima kecamatan.
Namun, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus.
“Masih ada beberapa wilayah yang sama sekali belum tersentuh, seperti Tengku Dacing, Tanah Merah Barat, dan Menjelutung. Kendalanya terutama akses menuju lokasi,” ujarnya.
Selain itu, wilayah Sengkong juga belum dilakukan survei karena kondisi infrastruktur jalan yang cukup sulit dijangkau.
Saat ini, tim pendamping PKH memprioritaskan wilayah pesisir yang lebih mudah diakses Bandan Bikis dan Bebatu sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjangkau sasaran.
Ainun menjelaskan, ground check ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima PBI BPJS Kesehatan.
Meski seluruh 514 data saat ini tercatat aktif diambil Pemkab Tana Tidung, verifikasi ulang tetap diperlukan guna menyesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.
“Tujuannya untuk memastikan mana yang masih layak menerima PBI dari pusat, dan mana yang harus dikembalikan ke daerah. Jangan sampai ada peserta yang sudah meninggal dunia atau sudah tidak memenuhi kriteria, tapi iurannya masih dibayarkan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, salah satu temuan di lapangan adalah adanya penerima yang sebenarnya sudah tidak berhak, seperti yang telah bekerja di perusahaan atau berstatus ASN/P3K sehingga telah memiliki jaminan kesehatan dari tempat kerja.
“Kalau sudah bekerja di perusahaan atau jadi P3K, BPJS-nya biasanya sudah ditanggung. Jadi otomatis tidak layak lagi masuk PBI,” tambahnya.
Selain itu, ditemukan pula kasus data tidak sinkron, seperti penerima yang telah pindah domisili ke luar daerah namun masih tercatat sebagai warga Tana Tidung.
Dalam pelaksanaan survei, tim juga menghadapi kendala non-teknis, seperti penolakan dari sebagian warga. Hal ini disebabkan kekhawatiran masyarakat bahwa bantuan yang mereka terima akan dihentikan.
“Ada yang menolak karena merasa terlalu banyak pertanyaan, satu survei bisa sampai 30 menit. Mereka takut bantuannya hilang,” ungkap Ainun.
Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri. Para pendamping PKH bahkan harus menggunakan dana pribadi untuk biaya transportasi selama kegiatan berlangsung.
“Kami tidak ada anggaran khusus untuk transportasi, jadi pakai dari gaji sendiri. Tapi tetap kami jalankan karena ini tugas sosial,” katanya.
Meski demikian, Ainun memastikan pihaknya menargetkan seluruh proses ground check rampung pada 30 April 2026.
“Targetnya akhir April selesai semua. Kami tetap berupaya agar seluruh data bisa diverifikasi,” pungkasnya.(ana)