TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten melalui Disperindagkop dan UMKM terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, melalui kehadiran Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai mitra Perum Bulog di daerah.
Kepala Bidang Perdagangan, M. Tahir, menjelaskan bahwa RPK merupakan jaringan distribusi yang dibentuk Bulog untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki fasilitas Bulog secara langsung. Saat ini, Kabupaten Tana Tidung masih berada di bawah koordinasi Bulog Cabang Bulungan.
“RPK ini dibentuk untuk menjangkau daerah yang belum ada Bulog. Di KTT kita masih ikut Bulungan, sehingga distribusi pangan dibantu melalui mitra RPK,” ujar M. Tahir, Rabu (15/4).
Di Tana Tidung sendiri, terdapat tiga RPK. Namun, yang terpantau saat ini berada di kawasan Pasar Imbayud Taka, Tideng Pale, dan dikelola oleh Koperasi PNS Disperindagkop.
Kehadiran RPK tersebut berawal dari inisiatif pemerintah daerah saat terjadi kekosongan penjualan beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar.
“Kemarin di pasar tidak ada yang menjual beras sesuai HET, jadi kami minta koperasi pegawai untuk menjadi mitra Bulog dan menyediakan beras dengan harga yang sesuai,” jelasnya.
Melalui RPK, masyarakat kini dapat membeli beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) maupun beras premium Bulog dengan harga yang lebih terjangkau.
Untuk beras SPHP kemasan 5 kilogram, HET berada di kisaran Rp65.500, namun di RPK dijual sekitar Rp64.000.
“Secara aturan, itu batas atasnya. Jadi, kalau dijual di bawah HET itu diperbolehkan. Justru itu strategi agar perputaran barang lebih cepat dan masyarakat bisa terbantu,” ungkapnya.
Meski demikian, M. Tahir mengakui bahwa harga jual yang lebih rendah tersebut belum sepenuhnya menutup biaya distribusi, terutama ongkos transportasi.
Namun, langkah tersebut tetap diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan.
“Kalau dihitung dengan transportasi, sebenarnya belum menutup biaya. Tapi ini bagian dari upaya pemerintah agar masyarakat tetap bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” katanya.
Saat ini, komoditas yang tersedia di RPK masih didominasi beras, baik SPHP maupun premium dengan harga Rp154 ribu per 10 kg. Pemerintah berencana menambah komoditas lain seperti minyak goreng, meski masih dalam tahap penjajakan.
Distribusi beras ke RPK dilakukan secara bertahap, dengan kapasitas sekitar dua ton per pengiriman menggunakan kendaraan pikap untuk beras SPHP.
Pembelian dilakukan secara langsung (tunai) ke Bulog, sehingga stok sangat bergantung pada ketersediaan barang, khususnya yang premium.
M. Tahir juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melayani pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali, guna mencegah praktik penimbunan atau permainan harga di pasar.
“Kami hanya melayani langsung ke konsumen. Kalau ada yang mau ambil untuk dijual lagi, kami arahkan langsung ke Bulog,” tegasnya.
Selain itu, RPK juga sudah memiliki pelanggan sehingga mudah dipantau jika ada yang kembali menjual beras dengan harga lebih tinggi.
Tahir menambahkan, karena kesibukan ASN, untuk sementara penjualan beras SPHP dilakukan secara online.
“Berasnya untuk sementara kami taruh di kantor. Kalau ada yang pesan lewat WA, baru kami antar,” ujarnya.
Dengan adanya RPK, pemerintah berharap masyarakat memiliki alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau.
“Bahkan ke depan, kita berencana membuka gerai keliling ke daerah yang jauh dari jangkauan RPK,” tutupnya. (ana)
Editor : Sopian Hadi