Dari total lima titik yang dialokasikan untuk daerah ini, empat lainnya masih dalam tahap persiapan administrasi dan teknis sehingga belum beroperasi.
Pemerintah daerah menyebut dapur yang sudah berjalan dijadikan sebagai lokasi percontohan awal sembari menunggu kesiapan titik lain.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Rudi, A.Pi melalui Kepala Bidang Pangan, Sarwo, mengatakan hingga kini belum ada kepastian jadwal operasional lanjutan untuk empat dapur gizi lainnya.
“Dari lima titik itu memang baru satu yang berjalan. Empat lainnya masih proses dan belum ada informasi final kapan mulai operasional,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/2).
Empat titik yang belum berjalan tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Desa Rian di Kecamatan Muruk Rian, Tideng Pale di Sesayap, Bebakung di Betayau, Bebatu Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia.
Menurut Sarwo, penetapan titik dapur gizi dan sasaran penerima manfaat sepenuhnya menjadi kewenangan BGN.
Pihak daerah sebelumnya telah menyiapkan data proyeksi dan riil peserta didik, namun tidak digunakan dalam penetapan awal program.
“Data penerima manfaat dan peserta didik sudah kami siapkan, tetapi mereka menggunakan data sendiri. Informasi yang kami terima, sementara sasarannya baru peserta didik SMA yang menerima manfaat. Untuk SD masih kami konfirmasi lagi,” katanya.
Dalam struktur pelaksanaan, BGN juga menunjuk kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di setiap wilayah sebagai penanggung jawab operasional.
Perluasan layanan MBG di lapangan turut terkendala ketentuan teknis distribusi, yakni radius layanan maksimal enam kilometer dan waktu pengantaran makanan tidak lebih dari 30 menit sejak produksi. Aturan ini membuat satu dapur tidak dapat menjangkau wilayah yang terlalu luas.
“Kalau jaraknya terlalu jauh, tidak bisa dilayani dari satu dapur. Solusinya memang harus dapur baru,” jelas Sarwo.
Satgas MBG daerah kemudian mengusulkan tambahan titik dapur gizi di wilayah terpencil, di antaranya Tana Merah Barat, Tengku Dacing, Menjelutung, Sengkong, Rian Rayo, Bebakung, Mendupo, Bebatu, dan Seputuk.
Meski diusulkan Satgas daerah, persetujuan pembangunan tetap berada di tangan BGN.
Dalam waktu dekat, tim pusat dijadwalkan meninjau lokasi yang bangunannya sudah siap pakai yakni Bebatu.
“Yang ditinjau ini bangunannya sudah siap, investornya juga sudah siap. Tinggal penilaian kelayakan. Kalau disetujui, baru masuk tahap selanjutnya. Kami akan mendampingi peninjauan di Bebatu,” ujarnya.
Beberapa lokasi lain seperti Seputuk, Kujau, dan Mendupo disebut telah lebih dulu ditinjau, sementara titik lain masih pada tahap persiapan termasuk menunggu kesiapan investor.
Pengawasan program dilakukan lintas instansi, dengan Satgas menangani evaluasi, Dinas Kesehatan mengawasi sanitasi dan penjamah makanan, Dinas Pangan mengawal mutu bahan segar serta penggunaan pangan lokal, dan Dinas Pendidikan mengevaluasi peserta didik.
Seluruh standar operasional tetap berada di bawah kendali BGN. Pemerintah daerah optimistis program ini akan diperluas bertahap agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh anak-anak di Kabupaten Tana Tidung. (ana/lim)
Editor : Azward Halim