TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terus melanjutkan tahapan job fit pejabat struktural sebagai bagian dari proses pergeseran dan pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Tana Tidung.
Job fit tahap kedua baru saja dilaksanakan beberapa hari lalu, setelah tahap pertama digelar pada akhir tahun 2025.
Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali menegaskan, job fit menjadi tahapan wajib sebelum dilakukan rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan, khususnya pada jabatan eselon II, dan III
“Untuk menggeser pejabat eselon II yang ada sekarang, kita memang harus melalui job fit. Dari hasil job fit itulah kita lakukan pemetaan jabatan,” ujar Ibrahim Ali kepada Radar Tarakan, Sabtu (7/2).
Pada job fit tahap kedua ini, sejumlah pejabat eselon II mengikuti proses penilaian, di antaranya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Hardani Yusri; Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Rudi; Kepala BPBD Didik Darmadi; Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga H. Johansyah; Kepala Bappeda Sahrin, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Jauhari.
Bupati menjelaskan, hasil job fit akan menjadi dasar pelantikan pejabat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Setelah pelantikan dilakukan, pemerintah daerah akan memetakan jabatan-jabatan eselon II yang masih kosong.
Adapun sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini masih lowong, antara lain jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-PMD), serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
“Setelah jabatan-jabatan kosong ini terlihat jelas, barulah kita siapkan pejabat eselon III untuk mengikuti asesmen guna mengisi jabatan eselon II yang kosong,” jelas Ibrahim Ali.
Ibrahim memastikan setelah dirinya telah melewati masa "idah" enam bulan, akan segera melakukan pelantikan.
"Dalam waktu dekat kita akan lakukan pelantikan," ujarmya.
Ia menegaskan seluruh tahapan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan profesionalitas dan objektivitas. (ana/lim)
Editor : Azward Halim