Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Tana Tidung, Firman Rudding, mengatakan pendidikan politik kini lebih difokuskan melalui podcast, video pendek, dan platform digital, tanpa harus mengeluarkan anggaran besar.
“Dengan video pendek dan podcast, kita bisa melakukan pendidikan politik tanpa biaya besar. Tinggal diproduksi, lalu dibagikan lewat media sosial maupun langsung ke partai politik,” kata Firman.
Podcast pendidikan politik tersebut diproduksi secara offline (tidak live) dan telah dipersiapkan sejak tahun lalu, mulai dari pelatihan host, pengenalan alat sederhana, hingga uji coba konten.
Sasarannya tidak hanya gen z tapi juga pada masyarakat umum dan partai politik.
Salah satu narasumber yang pernah dihadirkan yakni Kepala Dinas Capil, membahas kesiapan pemutakhiran data pemilih tahun 2029.
"Ini tahap awal, ke depan bisa live, cuma masih terkendala anggaran," ujarnya.
Selain podcast, Kesbangpol juga mengembangkan aplikasi pendidikan politik digital berbasis web bernama Baloy Kesbangpol, yang menyasar pelajar SMA.
“Di aplikasi ini, peserta bisa belajar lewat video, materi PDF, lalu mengikuti ujian untuk mengukur pemahaman mereka tentang demokrasi dan kepemiluan,” jelasnya.
Aplikasi tersebut juga digunakan dalam kegiatan Olimpiade Demokrasi, di mana hasil ujian peserta dapat langsung diketahui pada hari yang sama.
Pemberian penghargaan dilakukan setahun sekali untuk juara 1 hingga 4 berhak mendapat uang tunai.
Dengan masa belajar yang fleksibel sebelum peserta mengikuti ujian.
Firman menambahkan, pendekatan digital ini juga menjadi solusi karena kegiatan pendidikan politik ke lapangan yang sebelumnya menjangkau lima kecamatan kini difokuskan hanya satu kecamatan, dengan dukungan metode daring.
“Harapannya, sejak dini pelajar sudah melek politik, mampu menyaring informasi, memahami demokrasi, dan berani menyampaikan aspirasi secara sehat,” pungkasnya. (ana/lim)