TANA TIDUNG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan melibatkan pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan.
Forum ini mengangkat tema “Peran dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan dan Evaluasi SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”, sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Baca Juga: Danrem 092/ Maharajalila Resmi Tutup TMMD ke-126 di Tana Tidung, Sinergi TNI-Pemda Diharapkan Percepat Kemajuan Daerah
Kegiatan dibuka oleh Hamzah Amri, Kepala Bidang P3KNP yang mewakili Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Tana Tidung, Arman Jauhari, S.H.
Dalam sambutannya, Hamzah menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan layanan.
“Pelayanan publik yang prima tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang kita susun,” ujarnya.
Baca Juga: Satlantas Polres Tana Tidung dan Dishub Tegaskan Penertiban Truk Sawit Overload, Siap Lakukan Penegakan Hukum
Melalui forum ini, DPMPTSP berharap dapat menerima masukan konstruktif dari peserta, khususnya terkait penerapan SOP layanan perizinan yang mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.
Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara dalam paparannya juga menekankan pentingnya penyusunan standar layanan yang jelas dan dapat dipahami publik sebagai upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan.
Peserta forum terlihat antusias memberikan tanggapan, saran, dan pengalaman terkait proses perizinan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang dialog yang terbuka mampu membangun pola komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Baca Juga: RSUD Madya Akhmad Berahim Tana Tidung Siap Jadi Rumah Sakit Termewah di Kaltara, Target Rampung Desember 2025
Di akhir kegiatan, DPMPTSP berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi forum sebagai bahan penyempurnaan SOP pelayanan yang ada.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung, serta memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.(ana)