TANA TIDUNG – Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, menegaskan pentingnya penguatan sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna mengoptimalkan penerimaan dari Dana Opsen.
Hal ini disampaikannya dalam forum Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Opsen Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2025 yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara di Pendopo Djaparuddin, Rabu (23/7/2025).
Ia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, kabupaten/kota memiliki hak atas bagi hasil pajak provinsi melalui skema opsen, termasuk dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang selama ini menjadi sumber pendapatan stabil bagi daerah.
“Namun masih banyak potensi yang belum tergarap optimal, khususnya dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di wilayah tambang rakyat. Kita perlu memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat dan dapat dikonversi menjadi penerimaan nyata,” tegas Sabri.
Forum ini, lanjutnya, menjadi momentum penting untuk menyelaraskan dan memvalidasi data antara provinsi dengan kabupaten/kota, demi perhitungan dana opsen yang adil dan transparan.
Sabri juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani, seperti ketidaksinkronan data kendaraan antara Samsat dan daerah, lambatnya pelaporan, digitalisasi perpajakan yang belum maksimal, hingga rendahnya kesadaran wajib pajak.
“Bagi daerah seperti Tana Tidung yang kapasitas fiskalnya masih terbatas, keterlambatan pencairan dana opsen berdampak langsung terhadap pembangunan. Dana ini menjadi tumpuan untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” ujar Sabri.
Ia mengusulkan agar pemerintah provinsi mendorong integrasi sistem data PKB dan BBNKB antara Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota, serta memperluas penggunaan sistem monitoring transaksi kendaraan bermotor secara real-time.
Selain itu, sinergi antara Dinas ESDM, Dinas Pendapatan, dan pemerintah desa dalam mengawasi aktivitas tambang rakyat juga dinilai krusial.
“Kami berharap juga ada pelatihan teknis bagi petugas pajak daerah agar mampu memanfaatkan sistem digital pelaporan dan pengelolaan data dengan lebih efektif,” tambahnya.
Lebih jauh, Sabri mendorong inovasi dalam bentuk insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan penerimaan opsen melalui strategi non-konvensional seperti jemput bola ke wajib pajak, kerja sama dengan Polres, hingga kolaborasi dengan swasta.
Di akhir sambutannya, Sabri menekankan bahwa sinergi fiskal tidak cukup hanya dibangun dari komitmen seremonial, tapi harus ditopang oleh sistem yang andal dan aparatur yang kompeten.
“Melalui forum ini, saya yakin kita bisa membangun kesamaan pandangan, semangat gotong royong, dan solusi terukur untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Sebagai informasi kegiatan ini yang dihadiri UPTD Bapenda, BPKAD se-Kaltara, Jasa Raharja dan Ditlantas Polda Kaltara ini dibuka oleh Pj Sekda Provinsi Kaltara Bustan yang diwakili Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo (ana)
Editor : Azwar Halim