TANA TIDUNG – Pemerintah terus berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui Pelatihan Konvensi Hak Anak, yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025.
Dalam acara pelatihan tersebut, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsos PMD), Ros Evendi, mewakili Kepala Dinsos, H. Hersonsyah, secara resmi membuka kegiatan ini, Kamis (13/2).
Ia menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.
Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi, dengan 2.775 kasus terjadi di berbagai daerah.
Sementara itu, di Kabupaten Tanah Tidung sendiri, tercatat 16 kasus kekerasan anak pada tahun 2024, termasuk pelecehan seksual, kekerasan fisik, pemukulan, dan penelataran dalam keluarga.
"Konvensi Hak Anak merupakan instrumen hukum internasional yang sangat penting untuk melindungi hak-hak anak. Namun, konvensi ini tidak akan berarti jika tidak diimplementasikan dengan baik," ujar Ros Evendi dalam sambutannya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Konvensi Hak Anak serta strategi untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
"Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak anak," tambahnya.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak.
Acara ini mendatangkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kaltara Budiman dan Nuraini Asri sebagai narasumber dan dihadiri peserta dari perwakilan OPD, forkopimda, forum anak sekolah dan sekolah. (ana)
Editor : Azwar Halim