Hal itu diketahui setelah dilakukan monitoring setiap bulan oleh Kesbangpol.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesbangpol Tana Tidung Maltomi mengatakan, pihaknya hanya memberikan pembinaan kepada ormas yang vakum.
“Kita akan beri sanksi apabila nanti kita berikan anggaran,” kata Maltomi kepada Radar Tarakan, Rabu siang (7/12).
Sebab tahun ini Pemkab Tana Tidung melalui Kesbangpol tidak mengalokasikan anggaran untuk ormas. Namun untuk 2023 diupayakan ada dana untuk ormas agar dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan visi misi .
“Untuk tahun depan sudah kami usulkan anggaran untuk ormas, hanya saja tergantung dari pemegang kebijakan. Apakah usulan kami disetujui atau tidak, apakah anggarannya ada atau tidak,” jelas Maltomi kala ditemui di ruang kerjanya.
Adapun ormas yang vakum ini, jelas Maltomi, pengurusnya ada namun tidak ada kegiatan. Bahkan ada ormas yang vakum dan tidak memiliki sekretariat lagi. Karena itu, diminta kepada semua ormas untuk proaktif melaksanakan kegiatan.
“Pemerintah akan memberikan perhatian kepada ormas ormas dengan mengalokasi anggaran untuk mereka,” ujarnya.
Dari catatan Badan Kesbangpol Tana Tidung, dari 85 ormas sebanyak 46 memiliki surat keterangan terdaftar dan 39 surat keterangan terlapor.
“Yang banyak itu organisasi kemasyarakat ada 22 organisasi, disusul sosial keagamaan sebanyak 14 organisasi, dan paguyuban 6 organisasi, sisanya ada 1 organisasi, dua organisasi dan empag organisasi, ” sebut Maltomi.(ana)
Editor : Sopian Hadi