JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Presiden Prabowo Subianto memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar secara serentak pada 190 titik yang tersebar di 26 provinsi mulai Senin (6/1) lalu.
Muzani memastikan, laporan dari berbagai daerah sampai ke kepala negara.
"Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai macam daerah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).
Ketua MPR RI ini mengaku bersyukur pemerintah mulai merealisasikan program prioritas MBG. Dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Prabowo yang mulai merealisasikan janji kampanyenya.
Muzani berharap, tidak ada kendala dalam pelaksanaan program MBG tersebut. Program MBG diharapkan bisa terus berjalan dan banyak memberi manfaat bagi anak-anak di Tanah Air.
"Kami berharap sejak pelaksanaan dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi," ucap Muzani.
Lebih lanjut, Muzani juga merespons ihwal masih adanya beberapa sekolah yang belum mendapatkan susu dari pelaksanaan program tersebut.
Dia menuturkan, program ini memang masih dilakukan secara bertahap, sehingga wajar jika masih ada sebagian sekolah yang belum mendapatkan susu.
"Ya kan memang ini masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk," tegas Muzani.
Menteri Komunukasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebelumnya telah meninjau langsung lokasi penerapan MBG di Depok, Jawa Barat.
Meutya mengungkapkan, menu dalam MBG tersedia karbohidrat, protein, hingga sayur. Ia menyebut, menu MBG memang tidak dibuat baku serupa seluruh Indonesia.
"Jadi pada prinsipnya makanannya, tentu MBG ini ada nasinya, ada karbohidrat, ada sayur, ada protein. Menu juga tidak dibuat baku harus sama seluruh Indonesia. Tapi ada standar-standarnya," ucap Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat, Senin (6/1).
Meutya menyatakan, menu yang tidak baku secara nasional ini untuk melihat potensi kekuatan di setiap daerah. Menurutnya, menu makan di setiap daerah melihat potensi kearifan lokal untuk menunjang UMKM.
"Jadi kalau memang di situ kekuatannya di peternakan ayam, maka yang diserap itu. Kalau memang ada ternak sapi, maka yang diserap itu. Jadi semuanya juga nanti kita lihat kearifan-kearifan lokal dari sisi menu makanannya," ucap Meutya.
Meski menu makan berbeda-beda pada setiap wilayah, lanjut Meutya, anggaran MBG tetap Rp 10.000 per porsi.
Baca Juga: Usai Hajar Atalanta 2-0, Inter Milan Melaju ke Final Piala Super Italia
"Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan," ujar Meutya.
Politikus Partai Golkar ini tak memungkiri, Indonesia memiliki beragam masakan. Karena itu, Pemerintah tidak memaksakan menu makanan yang sama secara nasional.
"Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak, dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia," urai Meutya.
Lebih lanjut, Meutya mengamini bahwa beragam menu MBG pada 26 provinsi yang mulai menerapkan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran itu sangat melihat potensi kearifan lokasi di setiap wilayah.
"Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, program Makan Bergizi Gratis sudah mulai berjalan pada 26 provinsi di Indonesia di antaranya Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan. (jpg/har)
Editor : Azwar Halim