Ahok Tanggapi Pemilihan Gubernur Lewat DPRD

Radar Tarakan • Dipublikasikan Kamis, 2 Januari 2025 | 11:06 WIB
BERI PENJELASAN: Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan keterangan di Balai Kota DKI Jakarta (31/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
BERI PENJELASAN: Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan keterangan di Balai Kota DKI Jakarta (31/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok turut menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Ahok menegaskan akan menolak usulan Presiden Prabowo itu. Ia menilai, usulan itu hanya akan menjadikan Indonesia balik ke zaman orde baru.

"Kan dari dulu saya tolak. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, (pemerintah) nggak peduli," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/12).

 Baca Juga: Verrell Bramasta Dapat Julukan Pangeran Senayan

Politikus PDIP itu mengungkapkan, ketika pemilihan kepala daerah melalui DPRD, hanya akan terdapat deal-deal-an antar partai politik.

Anggota DPRD pun akan disogok dan diancam untuk memilih calon kepala daerah tertentu yang telah ditentukan.

"Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur Atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya," terangnya.

 Baca Juga: Klaim Pertemuan Ketum Parpol KIM Plus dengan Prabowo Hal Biasa

Sebagaimana diketahui, Ahok mulanya merupakan kader partai Gerindra. Namun, ia memilih hengkang dari partai berlambang kepala Burung Garuda itu pada 2014.

Salah satu penyebab Ahok hengkang soal kepala daerah dipilih oleh DPRD yang diusulkan Gerindra.

Menurut Ahok saat itu, jika dipilih DPRD, kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD bukan rakyat langsung. Kebijakan itu juga akan mempersempit kesempatan semua orang untuk menjadi kepala daerah.

 Baca Juga: PDIP Bela Rieke Diah Pitaloka

Diketahui, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD semakin santer usai Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataannya dalam perayaan HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12/2024) malam.

Dalam acara yang dihadiri mayoritas ketua umum partai politik (parpol) tersebut, Prabowo mengungkapkan tingginya biaya politik di Indonesia. Menurutnya, tingginya biaya itu bisa ditekan melalui pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

”Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. (Seperti, Red) Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.

 Baca Juga: Jadi Laga Penutup Manis 2024, Liverpool Hancurkan West Ham United 5-0

Ia mengajak semua pihak tidak malu-malu mengakui bahwa sistem politik RI terlalu mahal. Dia pun menyinggung para pemenang pilkada yang tampak lesu kendati mereka menang.

”Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,” ucap Prabowo.

”Berapa puluh triliun rupiah habis dalam 1–2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” sambung Prabowo. (jpg/har)

Editor : Azwar Halim
ahok pemilihan gubernur jakarta pilkada dprd