PPU Belum Punya Terminal Memadai, Organda Bilang: Malu      

Azwar Halim • Dipublikasikan Selasa, 6 Februari 2024 | 09:30 WIB
ISTIMEWA/KALTIM POST  TINDAK TEGAS: Sebagian pengunjung kuliner di Jalan Bukit Alaya yang memarkir sembarangan di bahu jalan terpaksa kendaraannya dikempiskan, Kamis (21/12).
ISTIMEWA/KALTIM POST TINDAK TEGAS: Sebagian pengunjung kuliner di Jalan Bukit Alaya yang memarkir sembarangan di bahu jalan terpaksa kendaraannya dikempiskan, Kamis (21/12).
TAK hanya warga, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Penajam Paser Utara (PPU) pun mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan terminal tipe C yang representatif. Hal ini diungkapkan Ketua DPC Organda PPU Amiruddin Lambe, dalam keterangan persnya, Jumat (2/2).

Menurut dia, Organda sangat berkepentingan agar di daerah yang sudah berusia 22 tahun pada 11 Maret 2024 nanti sudah saatnya memiliki terminal. Dia mengatakan, selain terminal tipe C yang dikelola pemerintah daerah, lanjut dia, Organda PPU sudah terlibat di dalam upaya Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim untuk mengambil alih terminal di Penajam itu untuk dibangun menjadi terminal B dan dikelola oleh pemerintah provinsi (pemprov).

Sejauh ini, kata dia, persoalan sebelumnya adalah terkait legalitas area terminal yang sempat diklaim adalah milik seorang warga. Namun, akhirnya warga bersangkutan, jelas dia, tidak lagi mengeklaim, dan surat-menyurat terhadap lahan tersebut sudah tidak ada masalah.

“Setahu kami, alas hak itu sudah diberikan ke Dishub Kaltim untuk proses selanjutnya,” ujarnya.

Karena itu, Organda yang disebutnya berkepentingan dengan terminal segera mendatangi Kantor Dishub Kaltim di Samarinda, untuk mempertanyakan tentang keberlanjutan rencana pembangunan terminal tersebut.

“Saya dan kawan-kawan tahun lalu seringkali mendatangi Kantor Dishub Kaltim di Samarinda, dan mengupayakan agar rencana membangun terminal di atas terminal Km 0,5 Penajam itu segera terwujud,” tuturnya.

Kepala Dishub PPU Andi Singkerru Kamis (1/2) menjelaskan, terkait terminal tipe C belum dianggarkan untuk dilakukan kajian, dan dia berharap alokasi anggaran untuk itu diusulkannya melalui APBD Perubahan 2024.

Ia, seperti diwartakan kemarin, juga menyinggung  tindak lanjut dari provinsi untuk serius mengambil alih aset terminal di Km 0,5 yang dianggap secara regulasi sudah harus diserahkan ke provinsi, hingga kini, belum jelas.

“Kawan-kawan dari aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU juga sudah beberapa kali melakukan koordinasi ke provinsi terkait hal ini. Tapi sampai sekarang belum juga ada tindak lanjut dari provinsi,” kata Andi Singkerru. (far/jnr)

  Editor : Azwar Halim
kaltim