Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan, penandatanganan perjanjian tersebut, adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kepala OPD atas kinerja yang dilakukan sesuai jabatannya.
"Perjanjian kinerja adalah perjanjian antara bapak dan ibu selaku pimpinan OPD kepada saya selaku Pj Bupati Kabupaten PPU, sebagai bentuk komitmen dan bentuk tanggung jawab, saya titipkan amanah sebagai pimpinan OPD untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di Kabupaten PPU," tuturnya.
Perjanjian kinerja ini dilakukan berdasarkan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Makmur Marbun juga menegaskan bahwa selain sebagai bentuk komitmen, penerima amanat dan pemberi amanat wajib melaksanakan tugas berdasarkan fungsi, wewenang serta sumber daya. Ia juga menekankan kepada pimpinan OPD yang melakukan penandatanganan agar selalu paham atas segala konsekuensinya.
"Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu adalah pilihan, artinya ketika itu menjadi pilihan kita, maka kita harus konsisten dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita," ujarnya.
Ia juga berharap dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) harus bisa merubah cara kerja, cara bertindak, cara pandang, serta cara berpikir dan semua perencanaan harus dipertimbangkan dengan matang.
"Hadirnya IKN menjadikan Kabupaten PPU saat ini sebagai pusat perhatian dunia, bahkan setiap bulan Presiden Republik Indonesia Jokowi serta pejabat-pejabat lainnya selalu berkunjung ke IKN yang dimana merupakan bagian dari Kabupaten PPU," tutupnya. (nof/jnr) Editor : Azwar Halim