Kepada wartawan, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pembebasan lahan segmen Jalan Kakap, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir klir. Sejumlah warga yang sebelumnya menolak, akhirnya menerima dan bertanda tangan pada berkas persetujuan ganti rugi pada Kamis lalu.
“Mereka semua setuju, tidak ada yang menolak,” tandasnya, Jumat (19/1).
Terhadap warga yang baru saja setuju ini, pihaknya mendorong tim teknis dari DPUPR Samarinda maupun BPKAD untuk segera mencairkan dana ganti rugi. Sementara pembongkaran mandiri akan diberi waktu hingga 10 hari ke depan.
“Sedangkan untuk fisik kami optimistis bisa rampung November mendatang,” ujarnya.
Lebih rinci, Plt Camat Samarinda Ilir La Uje menerangkan, hingga pertengahan Januari lalu, delapan orang bermasalah. Namun, setelah pertemuan dengan wali kota pada Kamis lalu, hampir seluruhnya setuju. Memang ada satu pemilik bangunan yang belum ditentukan nama warisnya.
“Tapi nanti akan dibantu TWAP (Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan) karena pada dasarnya mereka setuju. Karena duit pemerintah harus ditransfer ke satu rekening, agar tidak jadi temuan. Terserah nanti mereka (keluarga) membaginya,” jelasnya.
Dia juga membeberkan ada satu orang yang sempat hadir, namun pulang lebih dulu. Terhadap warga tersebut, dimungkinkan langkah konsinyasi, namun rumahnya tetap dibongkar.
“Pembongkaran rumah warga yang lebih dulu setuju, juga sudah berkisar 80 persen. Minggu depan akan kami pantau kembali,” tutupnya.
Mengenai lahan Pemprov Kaltim yang masuk area rumah sakit Islam, menurut Wali Kota Andi Harun, sudah klir. Setelah mendapat restu dari Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ditandai dengan kunjungan lapangan, Kamis (11/1) lalu.
“Pelan-pelan terselesaikan, terpenting warga sudah sepakat dan akan dibongkar,” jelasnya. (kri/k16/jnr) Editor : Azwar Halim