Sopir Diminta Stop Angkut Batu Bara dari Kalsel     

Azwar Halim • Dipublikasikan Rabu, 10 Januari 2024 | 09:43 WIB
KP  PERAWATAN: Jembatan Kutai Kartanegara sedang dalam perawatan oleh pemerintah daerah.
KP PERAWATAN: Jembatan Kutai Kartanegara sedang dalam perawatan oleh pemerintah daerah.
TANA PASER - Rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Paser dengan para sopir angkutan roda enam  kembali digelar Senin (8/1). Rapat ini menghadirkan perwakilan Polda Kaltim dan Pemkab Paser, serta perwakilan perusahaan angkutan batu bara dari Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dari hasil rapat, disepakati bahwa para sopir masih diminta stop mengangkut, menunggu hasil keputusan perwakilan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yaitu dari Balai Pelaksana Transportasi Darat (BPTD) di Balikpapan.

Meskipun para sopir bersikeras ingin memulai operasi angkutan batu bara di jalan umum, DPRD Paser bersama kepolisian menegaskan agar menuruti aturan dan hasil rapat pada Selasa, hari ini, di Balikpapan.

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan, pemerintah daerah, DPRD, dan kepolisian telah berjuang agar aspirasi para sopir disampaikan kepada pemerintah berwenang, yaitu pemerintah pusat. Hal ini pun sudah disampaikan secara bertahap melalui pemerintah provinsi.

"Besok (hari ini) saya yakin sudah ada hasilnya rapat di Balikpapan. Perwakilan perusahaan juga hadir tadi menyampaikan komitmen tanggung jawabnya," kata Wahyudi.

DPRD sebagai fasilitator hanya bisa membantu mencarikan solusi, namun bukan pemberi keputusan.

Kabag Ops, Direktorat Lalu Lintas, Polda Kaltim, AKBP Bangun Isworo, yang mewakili kapolda Kaltim menyampaikan polisi dalam polemik ini konsen kepada kamtibmas. Tidak fokus pada penegakan hukum. Dia menyarankan, agar para sopir bermusyawarah mencari jalan terbaik dengan para pedemo yang menyetop kegiatan hauling.

Apalagi, kegiatan ini tidak berlangsung baru saja, sudah berlangsung lama berbulan-bulan sebelumnya.

Bangun meminta para sopir bersabar menunggu hasil rapat di tingkat pemerintah pusat, yaitu di Balikpapan.

"Mari kita jaga situasi di daerah agar terus kondusif," katanya.

Bangun juga menjelaskan aturan lalu lintas jalan, bahwa maksimal untuk jalan kelas III nasional yang ada di Paser adalah muatan 8 ton. Di atas itu maka jelas melanggar aturan.

Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Dinas Perhubungan (Dishub) Paser, Muhammad Idris menyampaikan jalan yang dilalui truk batu bara ini adalah jalan nasional. Izinnya dari pusat.

Bupati tidak berhak mengeluarkan izin. Perusahaan pemilik batu bara harus ke pemerintah pusat dan provinsi untuk berkoordinasi.

"Termasuk berkoordinasi dengan masyarakat yang mendemo di Batu Sopang, jangan sampai kembali terjadi keributan," katanya. (jib/far/k15/jnr)

 

  Editor : Azwar Halim
kaltim