Belum Dibayar, Bandara VVIP Bisa Terhambat 

Azwar Halim • Dipublikasikan Selasa, 9 Januari 2024 | 08:36 WIB
ASEP SAIFI/KP  HANYA DIKUPAS: CV Limbuh mengeklaim tidak ada aktivitas pertambangan masif di wilayah mereka lantaran tak mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2023.
ASEP SAIFI/KP HANYA DIKUPAS: CV Limbuh mengeklaim tidak ada aktivitas pertambangan masif di wilayah mereka lantaran tak mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2023.
PENAJAM - Laju pembangunan bandara very-very important person (VVIP) Gersik, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) bisa terhambat akibat belum dilakukan pembebasan lahan milik masyarakat di atas proyek tersebut.

Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, PPU, ini telah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (1/11/2023).  Bandara ini terletak 15 kilometer dari pusat pemerintahan IKN dan direncanakan dibangun di atas lahan 347 hektare, dengan runway panjang 3.000 meter dan lebar 45 meter.

“Saya mengatakan bahwa kegiatan proyek bandara ini bisa terhambat akibat lahan masyarakat yang ada di atas bandara tersebut belum dibayar ganti ruginya,” kata Abdul Rasyid, warga RT 04, Gersik, Kecamatan Penajam, PPU, Minggu (7/1).

Karena itu, masyarakat pemilik lahan termasuk dirinya mendorong agar persoalan ini segera diselesaikan terkait reforma dan relokasinya.

“Reforma dilakukan terhadap lahan yang terletak di luar akses bandara sedangkan relokasi dilakukan terhadap lahan warga yang berada dalam area bandara,” ujarnya sembari menambahkan, ia memiliki lahan seluas 40 ribu meter persegi yang belum dibebaskan pemerintah dalam area bandara dimaksud.

Ia mengatakan, sejauh ini pihak terkait telah menghubungi para pemilik lahan untuk bertemu membahas hal tersebut. Namun, dikatakannya, hingga kini masyarakat yang sudah siap menunggu undangan, namun rencana pertemuan selalu ditunda.

“Kami sudah siap bertemu untuk membahas hal ini. Bagi kami, semakin cepat penyelesaiannya jadi semakin baik untuk warga pemilik lahan maupun untuk kelangsungan pembangunan bandara,” jelasnya.

Hal ini jadi perhatian Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun. Ia telah meminta lahan milik masyarakat di wilayah pembangunan Bandara VVIP yang tak hanya berada di Kelurahan Gersik, tetapi Pantai Lango, Jenebora, Kecamatan Penajam, PPU, itu bisa segera rampung.

Seluruh tim yang dilibatkan dalam persoalan penyelesaian lahan masyarakat di wilayah itu agar fokus. Termasuk, agar segera menyiapkan regulasi sebelum sosialisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kepada masyarakat di wilayah itu.

"Jadi, saya ingin supaya nanti bahan sosialisasi itu semua satu pemahaman," kata Makmur Marbun saat memimpin pertemuan pra-sosialisasi GTRA di kantor bupati PPU, Rabu (3/1) lalu.

Dia juga berharap mulai jajaran Kodim, polres, dan Kejaksaan Negeri memberi parameter agar seluruh tim sosialisasi lebih memahami persoalan.

"Terima kasih kepada pak dandim, kapolres, kajari maupun pihak-pihak lain yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga, dan sebagainya kepada kami perihal ini sejak awal hingga saat ini," ucapnya.

Ketua Komisi I DPRD PPU Andi Muhammad Yusuf yang hadir pertemuan mengatakan, masyarakat tiga kelurahan sangat mendukung pembangunan Bandara VVIP.

"Namun, intinya pembebasan lahan masyarakat, nantinya dapat dihargai sesuai harapan kami. Mungkin itu titipan dari masyarakat kepada kami," katanya. (far/k16/jnr) Editor : Azwar Halim
kaltim