Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, penghapusan biaya KIR ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Harapannya dengan penghapusan biaya KIR ini, pemilik kendaraan tetap melakukan uji berkala sesuai jadwal," ujarnya, Kamis (5/1).
Uji KIR merupakan pemeriksaan berkala yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) untuk memastikan kendaraan laik jalan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan teknis, seperti kelayakan rem, lampu, dan mesin.
Dia menegaskan, pemilik kendaraan angkutan barang tetap wajib melakukan uji KIR secara berkala, meski biayanya telah dihapuskan. Jika ditemukan kendaraan angkutan barang yang tidak memiliki kartu uji KIR atau kadaluarsa, maka akan ditindak tegas.
"Kami akan melakukan sidak di SPBU. Jika menemukan kendaraan angkutan barang yang KIR-nya kadaluarsa, maka akan kami blokir fuel card-nya," tegasnya.
Dia mengatakan pembelian BBM solar di Samarinda masih menggunakan fuel card sebagai upaya untuk menjaga distribusi subsidi solar tepat sasaran. Karena saat ini pihaknya juga menanti informasi dari BPH Migas terkait kuota BBM subsidi, termasuk elpiji.
“Jika kuota turun, maka pengawasan distribusinya akan lebih ketat lagi agar tetap sasaran," pungkasnya. (kri/jnr)
Editor : Azwar Halim