Kasus Lingkungan Jadi Perhatian

Azwar Halim • Dipublikasikan Selasa, 2 Januari 2024 | 08:40 WIB
ISTIMEWA  DIKEMBANGKAN : KPK menetapkan lima tersangka dari OTT di Kalimantan Timur pada Kamis (23/11).
ISTIMEWA DIKEMBANGKAN : KPK menetapkan lima tersangka dari OTT di Kalimantan Timur pada Kamis (23/11).
SAMARINDA–Kawasan yang berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara, cukup banyak kegiatan pertambangan. Bahkan, kegiatan

“keruk-mengeruk” emas hitam terindikasi mengabaikan lingkungan.

Jika pekerja menggali keuntungan, masyarakat yang banyak terdampak imbasnya. Bahkan, aktivitas tak kasatmata itu menjamur hingga ke kawasan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto.

“Terima kasih sudah diingatkan kembali. Perlu diketahui bahwa aktivitas terselubung tambang batu bara yang tak berizin itu terus jadi atensi bagi kami. Yang curi-curi atau kucing-kucingan bakal terus diburu,” tegas Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat bersua awak media, beberapa waktu lalu.

Perwira berpangkat melati tiga itu menjelaskan, ada beberapa kendala yang ditemui ketika mendapat informasi atau laporan masyarakat terkait adanya aktivitas pertambangan ilegal.

“Itu butuh penanganan yang komprehensif. Medan yang sulit, atau bahkan kebocoran informasi. Jadi sebelum sampai di lokasi, sudah tidak ada aktivitas,” tegasnya.

Namun, bagi dia, itu menjadi atensi utama ke jajaran, dalam hal ini satuan reserse kriminal (satreskrim). Terkait penanganan kerusakan lingkungan di kawasan Lubuk Sawah, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Ary menegaskan, pihaknya sudah membentuk satgas khusus.

"Bukan hanya satu unit yang menangani, sehingga kami bisa fokus dan lebih optimal mendapatkan hasilnya," jelasnya.

Ada 10 saksi telah diperiksa dalam kasus jebolnya tanggul kolam warga di kawasan Perumahan Talang Sari Regency. Saksi yang diperiksa terdiri warga terdampak, pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dan kepala teknik tambang.

"Akan gelar perkara. Ada saksi ahli dari inspektur tambang," jelasnya.

Sementara itu, salah aktivitas lingkungan yang dulunya juga bagian dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradama Rupang menyebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun semestinya bisa merekomendasikan pencabutan izin tambang CV Limbuh, lantaran menjadi penyebab tanggul kolam tambang jebol.

Apalagi tambang batu bara yang beroperasi tidak memberikan kontribusi positif bagi warga Kaltim. Namun, sebaliknya, merusak lingkungan yang menjadi beban pemerintah untuk memulihkan.

"Tambang di Samarinda itu lebih banyak mudharat dibanding manfaat," jelasnya.

Agar Samarinda aman dari musibah bencana alam, harus miliki ruang terbuka hijau yang cukup banyak persentasenya, bahkan mesti 50 persen seperti Balikpapan. Sehingga, izin seluruh tambang di Samarinda saatnya dicabut.

"Tambang batu bara (CV Limbuh) dikerjakan PT EGI juga sudah berada di zona yang tidak aman. Karena jaraknya sangat dekat dengan rumah warga dan fasilitas umum," sambungnya.

Meski keputusan akhir dari pencabutan izin tambang berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), seorang kepala daerah miliki kewenangan atas wilayah dan dasar keadaan darurat bahaya ke depannya, dapat merekomendasikan mencabut izin tambang dengan pertimbangan sisi keselamatan masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan lainnya.

“Di Mugirejo sangat banyak kegiatan ekonomi atau UMKM yang tumbuh berkaitan semua dengan ruang lahan dan air.  Apa yang diuntungkan dari tambang berada di sana itu tidak ada. Justru membuat bencana karena ketika hujan seluruh air menuju satu tempat ke Sungai Karang Mumus, membuat banjir tinggi di kawasan tersebut," tegas Rupang.

Sebelumnya, Andi Harun yang menyempatkan ke lokasi menanyakan perihal persetujuan stock opname.

“Baru diusulkan, Pak,” jawab Andret.

Jika tidak ada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari Januari hingga Desember, CV Limbuh tidak bisa melaksanakan kegiatan pertambangan.

“Harusnya menunggu dulu persetujuan tersebut turun baru melakukan kegiatan. Tapi keterangan masyarakat sepanjang tahun ini ada hauling, bahkan mereka mengaku sendiri memang ada pengangkutan batu dan ditaruh ke pelabuhan citra. Berarti aktivitas tambang ini (CV Limbuh) ilegal,” tegasnya.

Meski diakuinya bahwa IUP CV Limbuh masih aktif.

"Kami memang tidak punya hak untuk memeriksa, tapi itu tugas Inspektur Tambang Kaltim untuk memeriksa CV Limbuh terkait kebenaran apakah menambang dengan wilayah yang dinyatakan layak tambang,” tegas Andi Harun.

Dia berharap aparat penegak hukum bisa membantu masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini penyelidikan untuk menuntaskan soal pertambangan CV Limbuh.

“Hasil tinjauan ini kami serahkan ke pihak kepolisian dan kejaksaan, karena itu wilayah hukum,” pungkasnya. (dra/k8/jnr) Editor : Azwar Halim
samarinda kaltim