Pilkada 27 November, Anggaran Rp 80 M

Azwar Halim • Dipublikasikan Sabtu, 9 Desember 2023 | 09:49 WIB
KIRIAN NAMA RUBRIK PEMILU     KP  SALURKAN HAK PILIH: Ilustrasi pemilih mencelupkan jari ke tinta setelah menggunakan hak pilih pada Pilkada 2020. Pilkada Balikpapan akan kembali digelar pada November 2024. Anggaran untuk penyelenggaraan telah disiapkan.
KIRIAN NAMA RUBRIK PEMILU KP SALURKAN HAK PILIH: Ilustrasi pemilih mencelupkan jari ke tinta setelah menggunakan hak pilih pada Pilkada 2020. Pilkada Balikpapan akan kembali digelar pada November 2024. Anggaran untuk penyelenggaraan telah disiapkan.
BALIKPAPAN–Setelah sempat tertunda karena menunggu waktu luang. Pemkot Balikpapan telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024, Jumat (8/12). Ada pun dana yang diberikan kepada KPU Balikpapan sebesar Rp 63 miliar dan Bawaslu Balikpapan Rp 17 miliar.

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud berlokasi di Balai Kota Balikpapan. Hadir Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha dan Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti. Rahmad mengatakan, pemberian hibah ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu penyelenggaraan pilkada serentak.

Pihaknya mengalokasikan anggaran langsung 100 persen. Apalagi dana dari Pemkot Balikpapan memang telah tersedia untuk membiayai Pilkada 2024 mendatang.

“Semoga dana hibah ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmad berpesan kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tentu bisa menjaga netralitas.

“Serta jaga kondusivitas Balikpapan dan sukseskan pileg hingga pilkada serentak. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” tuturnya.

Sementara itu, KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan, jika tidak ada perubahan Pilkada Balikpapan akan berlangsung pada 27 November 2024. Dana yang diberikan melalui NPHD sebesar Rp 63 miliar untuk membiayai seluruh tahapan pilkada.

“Mulai perencanaan hingga terakhir penetapan calon terpilih,” katanya.

Thoha menuturkan, seluruh tahapan pilkada akan dibiayai oleh APBD. Sebab tidak boleh menggunakan APBN. Kebutuhan anggaran terbesar untuk memberikan honor petugas.

“Komposisi anggaran baik pemilu dan pilkada paling banyak untuk honor. Nanti honor ditetapkan Kemenkeu. Jadi petugas tetap dapat honor yang sama,” ucapnya.

Selain itu, seharusnya skema pembayaran NPHD sesuai arahan Kemendagri sebesar 40 persen terlebih dahulu. Kemudian menyusul 60 persen.

“Namun ini terkait kemampuan finansial masing-masing daerah. Balikpapan dipandang mampu langsung memberikan 100 persen pada 2023,” tandasnya. (ms/k8/jnr)

  Editor : Azwar Halim
kaltim balikpapan