Plt Kepala Disperkim Rafiuddin mengatakan, ada dua kaveling yang akan menjadi bendali. Di antaranya area C terdapat tower dan area D yang merupakan bangunan rumah milik Amatsyah. Pengembang GPA sudah sepakat menyerahkan dua kaveling menjadi area bendali. Kesepakatan sudah resmi tertuang dalam berita acara.
“Hal yang penting pihak GPA juga mencari lahan pengganti atau relokasi untuk dua kaveling paling lambat 1 Desember,” katanya.
Berdasarkan gambaran pengukuran dari peninjauan, bendali membutuhkan lahan dua kaveling dengan lahan sekitar 13x16 meter. Total 208 meter persegi.
Namun untuk ukuran pasti, saat membangun bendali akan dilakukan pengukuran ulang lagi. Dia menjelaskan, bendali nantinya juga berfungsi sebagai perangkap sedimen. Apalagi, genangan air yang selama ini merupakan air limbah di lingkungan rumah warga tersebut. Keberadaan bendali untuk menampung air limbah terlebih dulu.
Sehingga, air yang dikeluarkan melalui drainase bersama Daun Village, semua sudah tersaring atau terolah. Maka, ada potensi menjadi instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Jadi dikelola dulu limbahnya, tidak langsung air comberan yang dibuang ke drainase. Kan kasihan orang,” sebutnya.
Tak hanya GPA, Daun Village juga memiliki kewajiban membangun bendali. Rafiuddin menuturkan, lokasi bendali Daun Village berdampingan dengan bendali GPA. Semua air dari bendali masing-masing perumahan dibuang ke saluran bersama hingga menuju drainase besar.
“Daun Village juga belum punya bendali, maka kami rekomendasi mereka ubah site plan,” sebutnya.
Kedua pengembang memiliki tanggung jawab yang sama, yakni membangun bendali. Disperkim berencana bertemu dengan Daun Village untuk mengimbau tanggung jawab mereka paling lambat 5 Desember.
Disperkim akan membahas lagi dan menegaskan siapa pelaksana pembangunan bendali. Dia sudah mempertanyakan masalah tersebut, namun dalam pertemuan kemarin belum ada kesepakatan. Pengembang GPA berbelit meminta bantuan untuk membangun bendali. Sehingga, perlu pembahasan lebih lanjut.
Dia menegaskan, status fasilitas umum GPA juga belum diserahkan kepada Pemkot Balikpapan. Sehingga, tidak mungkin jika pemerintah daerah yang membangun bendali. Pihaknya berharap, pengembang juga sadar dan patuhi kewajibannya menyediakan fasilitas umum. Demi kepentingan warga atau konsumen mereka. (ms/k15/jnr)
Editor : Azwar Halim