PENAJAM- “Penetapan UMK ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 terutama pada Pasal 26 Ayat (4) membahas terkait formula penghitungan upah minimum 2024 yang menggunakan tiga komponen utama, termasuk indeks tertentu atau alpha,” kata Muhammad Sukadi Kuncoro, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Selasa (28/11).
Dia mengatakan, pembahasan UMK PPU 2024 ini sempat diwarnai deadlock pada rapat hari pertama. Alpha sebagaimana ketentuan pemerintah menunjuk angka variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10-0,30, dan pada rapat pertama buruh minta penetapan UMK pada angka maksimal 0,30 dan unsur pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) PPU menolak.
“Akhirnya, rapat dihentikan, dan dilanjutkan kembali pada Jumat, 24 November dan unsur pengusaha menyatakan sepakat dengan tuntutan buruh yang 0,30 itu,” jelasnya.
Dia mengatakan, untuk penetapan UMK ini pihaknya tak hanya memerhatikan aspirasi buruh, tetapi juga kesiapan dan kemampuan pengusaha.
“Karena jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat perusahaan tidak mampu memenuhi UMK yang ditetapkan,” jelasnya.
Hasil pembahasan dewan pengupahan itu telah diteken oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun tertanggal 24 November 2024, dan dikirim ke gubernur Kaltim cq kepala Disnakertrans Kaltim. Makmur Marbun minta agar gubernur menerbitkan surat keputusan untuk UMK PPU 2024 sebesar Rp 3.715.817,74 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.
Sebelumnya, seperti dilansir media ini, kaum buruh di PPU menuntut kenaikan UMK tahun 2024 sebesar 15 persen. Tuntutan ini disampaikan kalangan buruh melalui Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (FSP Kahutindo) PPU. Ketua DPC FSP Kahutindo PPU Dedi Saidi, mengatakan bahwa kenaikan UMP 15 persen dibandingkan tahun lalu itu merupakan kebutuhan mendesak bagi kaum buruh. Hal ini disebabkan harga kebutuhan hidup terus meningkat, sehingga diperlukan kenaikan signifikan terhadap UMK.
Dia juga mengatakan, kenaikan UMK 15 persen akan membantu meningkatkan daya beli kaum buruh, dan berdampak positif terhadap perekonomian lokal dan nasional, karena akan meningkatkan konsumsi masyarakat.
“Untuk UMK 2024 buruh PPU menuntut kenaikan 15 persen menjadi Rp 4.095.173, dan ini disebabkan kenaikan-kenaikan bahan pokok yang dipicu lagi tahun depan pemerintah akan menghilangkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite,” kata Dedi Saidi kepada Kaltim Post, Rabu (22/11). (far/k15)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Editor : Azwar Halim