Hingga akhir Januari 2023, sebanyak 37 bidang lahan telah dibebaskan di Seksi 3A. Sementara Seksi 3B segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung, dan Seksi 5A segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang, belum dilakukan. Pembebasan lahan di segmen tersebut, menunggu tahapan selanjutnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol IKN Rabiyatul Adawiyah mengatakan, ada 933 bidang lahan yang diperkirakan bakal dibebaskan pada Seksi 3A, 3B, dan 5A. Adapun luasnya sekira 361,477 hektare dengan panjang 27,4 kilometer. Untuk Seksi 3A, panjangnya 6,675 kilometer dengan luas 180,04 hektare. Jumlah bidang lahan pada seksi ini 790 bidang.
Kemudian Seksi 3B memiliki panjang 7,325 kilometer dengan luas 93,59 hektare. Sementara jumlah bidang lahannya sebanyak 83. Terakhir, Seksi 5A segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang memiliki panjang 13,4 kilometer dengan luas 87,85 hektare. Seksi ini terdapat 60 bidang lahan.
“Kami sudah membayarkan uang ganti rugi (UGR) pada Seksi 3A sebanyak 37 bidang. Untuk Seksi 3B dan 5A, bukan belum dibebaskan, tapi sudah ada pengumuman dari BPN untuk dua segmen itu. Tinggal menunggu tahapan selanjutnya, setelah pengumuman. Untuk proses detailnya bisa langsung ditanyakan ke BPN Balikpapan,” ucapnya kepada Kaltim Post, Rabu (25/1).
Sebelumnya, Kepala BPN Balikpapan Herman Hidayat mengatakan, sejak tahun lalu, pihaknya telah menjalankan tahapan kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Tol IKN. Mulai pengumuman lahan yang akan dibebaskan hingga berakhirnya masa tenggang pengumuman. Akan tetapi, proses pembayaran uang ganti rugi belum bisa dilaksanakan karena tidak tersedia anggaran.
“Makanya dari Kementerian PUPR siapkan dulu anggarannya. Ada atau enggak anggarannya? Kalau enggak ada, masak BPN disuruh melawan masyarakat. Dan jangan hanya BPN yang jadi ‘kambing hitamnya’,” kritik Herman.
Sementara itu, ketika pembangunan infrastruktur jalan dan gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditargetkan rampung pada 2024, lain hal dengan proyek bandara VVIP. Sampai saat ini, pemerintah masih belum memutuskan lokasi pembangunan lapangan terbang yang hanya akan digunakan presiden, tamu negara, dan militer.
Sebelumnya, lahan bekas perkebunan sawit di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dilirik sebagai lokasi bandara VVIP. Pemilihan lokasi di Kelurahan Gersik itu dilakukan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat berkunjung ke IKN awal tahun lalu.
Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :
Editor : Azwar Halim