Progres Tol IKN Lambat

Azwar Halim • Dipublikasikan Jumat, 20 Januari 2023 | 07:55 WIB
Pengerjaan konstruksi jalan tol segmen Simpang Tempadung di Balikpapan yang merupakan bagian dari jaringan jalan menuju IKN dan ditargetkan selesai pada 2024.
Pengerjaan konstruksi jalan tol segmen Simpang Tempadung di Balikpapan yang merupakan bagian dari jaringan jalan menuju IKN dan ditargetkan selesai pada 2024.
LAMBATNYA progres pembangunan jalan Tol Balikpapan-Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat perhatian dari Senayan. Komisi V DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut menyoroti peran pemerintah daerah yang dinilai masih kurang maksimal. Terutama membantu dan mendorong percepatan pembangunan tiga ruas seksi jalan tol IKN yang berada di wilayah Balikpapan. Yakni Seksi 3A, 3B, dan 5A.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan menegaskan, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Dia meminta Pemprov Kaltim maupun Pemkot Balikpapan membantu percepatan penyelesaian ketiga ruas jalan tol itu. Apalagi Kementerian PUPR mematok target, pembangunan Seksi 3A, 3B, dan 5A tuntas pada Juni 2024. Namun hingga Januari 2023, progres fisik proyek masih sangat rendah. Yakni kurang dari 6 persen sejak pembangunan dimulai pada September 2022.

“Pemerintah daerah jangan diam saja. Apalagi membiarkan. Mentang-mentang anggaran dan kegiatannya dari pusat. Tanggung jawab daerah itu memang bagaimana agar permasalahan lahan dan sosial bisa diatasi. Sehingga memperlancar progres pembangunan,” katanya kepada Kaltim Post, Rabu (18/1). Politikus Partai Demokrat ini juga meminta kepada Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan penyelesaian sesuai jadwal yang sudah disusun dan ditetapkan.

Diharapkan, awal tahun ini pembebasan lahan pembangunan Seksi 3A, 3B, dan 5A jalan Tol IKN bisa tuntas. “Saya sebagai anggota Komisi V DPR RI juga akan lakukan monitoring dan evaluasi, terkait progres fisik dan keuangan terkait Tol IKN. Jika memang tidak berprogres sesuai jadwal, nanti kita akan lakukan kunjungan spesifik ke sana. Nanti saya minta dimasukkan jadwal kunjungan spesifik di rapat internal Komisi V DPR RI. Mudahan Februari bisa dilaksanakan,” terang Irwan.

Menurut pria yang baru meraih Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) MKD Awards sebagai pejuang etika lembaga ini, dirinya sudah meminta kepada kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim agar berkoordinasi dengan gubernur Kaltim, wali kota Balikpapan, dan bupati Penajam Paser Utara (PPU). Sehingga pemerintah daerah membantu dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan sosial, serta pembebasan lahannya.

“Makanya ini kita minta segera semua stakeholder saling koordinasi. Terutama kementerian/badan negara dengan pemerintah daerah. Mengingat kewenangan penyelesaian pembebasan lahan dan permasalahan sosial ada di daerah. Walau tidak menutup kemungkinan biaya pembebasan lahan dianggarkan oleh pemerintah pusat. Apalagi ini kan program strategis nasional dan terintegrasi dengan pembangunan IKN,” jelas Irwan.


Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :

Photo
Photo


Editor : Azwar Halim
ibu kota negara IKN nasional kaltim tol