NUNUKAN - Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 17 Tahun 2021, Bupati Nunukan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pengetatan Pintu Masuk Wilayah Nunukan dalam rangka Pencegahan, Penularan dan Penyebaran Covid-19 di Nunukan.
Itu berdasarkan perkembangan kasus Covid-19 di Nunukan yang terus meningkat. Sehingga, upaya pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 di Nunukan beberapa poin ditekankan dalam SE tersebut. Pertama, meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kantor dan Instansi Vertikal, Camat, Lurah, Kepala Desa dan seluruh masyarakat tetap mengoptimalkan Posko Satgas Penanganan Covid-19 disetiap wilayahnya dengan melaksanakan PPKM Berbasis Mikro.
Kemudian, Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan saat ini tidak mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan masyarakat hingga kasus Covid-19 dinilai menurun dan dapat dikendalikan. Serta, melarang aktivitas masyarakat yang mengundang orang dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan kerumunan.
“Termasuk acara resepsi pernikahan, aqiqah, pertandingan olahraga yang dihadiri penonton, game online yang mengumpulkan peserta dan acara lainnya,” ucap Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid.
Sementara, untuk kegiatan-kegiatan pertemuan yang akan dilaksanakan OPD, kantor dan instansi vertikal agar seminimal mungkin dilakukan dengan tatap muka dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Diharapkan pula dapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi berbasis online.
Kemudian, pelaku usaha dan karyawan serta pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjungnya dari kapasitas biasanya. Jam operasional makan, cafe, restoran, tempat hiburan, tempat wisata, tempat perbelanjaan dan sejenisnya hingga pukul 20.00 WITA.
Bagi warung makan, cafe dan restoran diberlakukan sistem take away (dibungkus dan dibawa pulang) dan tidak diperkenankan melayani makan di tempat. “Satgas penanganan Covid-19 Nunukan melalui Bidang Penanganan Kesehatan akan melaksanakan pemeriksaan Swab Antigen secara selektif kepada warga dengan riwayat komorbid (memiliki penyakit penyerta/bawaan) yang berisiko terhadap dampak penularan Covid-19 untuk pencegahan dan penanganan dini sesuai dengan kondisinya,” jelasnya.
Selain itu, Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan akan melaksanakan pemeriksaan Swab Antigen secara acak kepada warga yang ditemukan berkumpul, berkerumun dan dinilai melanggar prokes sesuai dengan ketentuan dan edaran yang berlaku. Serta, pemberlakuan pengetatan di seluruh pintu masuk wilayah Nunukan, baik yang melalui jalur laut, sungai, darat dan udara mulai dari pelabuhan dan bandara di Nunukan.
"Pemeriksaan antigen secara acak terhadap pelaku perjalanan yang masuk ke Nunukan juga dilakukan," tambahnya.
Memastikan SE berjalan, Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan melalui Satpol PP, TNI dan Polri melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelanggar prokes. Dengan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 dan ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP serta peraturan yang berlaku.
“SE ini berlaku sejak Selasa, 13 hingga 20 Juli. Dan akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaanya. Dan SE Nomor 4 Tahun 2021 tertanggal 29 Juni 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” tuntasnya. (akz/fly/adv)
Editor : Azwar Halim