NUNUKAN – Tim Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI) dipimpin Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi menyambangi Nunukan. Sejumlah pembahasan dilakukan diantaranya, pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Negara, Singkronisasi Penataan Ruang Pertahanan di wilayah Perbatasan Negara.
Wilayah Nunukan merupakan perbatasan dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Hal ini menjadikan Nunukan salah satu perlintasan atau pintu masuk para Warga Negara Indonesia atau Buruh Migran Indonesia (BMI) yang ingin bekerja di Malaysia.
Sebagai daerah perbatasan, Nunukan menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks selama ini. Mulai dari penyelundupan, terorisme, narkoba dan human trafficking, masalah sengketa batas negara, dan persoalan-persoalan yang lain. Seperti terkait dengan persoalan batas negara, sebagian besar titik-titik perbatasan Indonesia dan Malaysia yang masih menjadi Outstanding Boundary Problems (OBP) yang titik perbatasan yang belum disepakati juga terus berkurang.
Tentunya, penyelesaian beberapa OBP ini tentunya harus disambut baik sebagai wujud komitmen dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum batas wilayah antar negara. Seiring dengan penyelesaian beberapa OBP, pemerintah juga sedang membangun PLBN pada tiga titik perbatasan di wilayah Nunukan, yaitu PLBN di Sebatik, PLBN di Labang dan PLBN di Long Midang.
“Kondisi ini tentunya semakin menambah proyeksi perkembangan wilayah sekitar yang akan semakin maju. Dengan titik titik ekonomi baru akan tumbuh pada wilayah ini yang nantinya secara tidak langsung akan menciptakan ketahanan masyarakat dari sisi sosial ekonomi,” ucap Asmin Laura Hafid.
Terkait dengan kondisi masyarakat di perbatasan, meskipun hidup dalam kondisi yang serba terbatas, tetapi kecintaan dan kebanggaan masyarakat perbatasan seperti di wilayah Krayan, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Seianggaris, dan Sebatik terhadap bangsa dan negara ini tidak pernah luntur sedikitpun.
Sehingga, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tugas para penyelenggara pemerintahan, bagaimana bekerja sekeras mungkin dan memastikan bahwa prioritasnya untuk kesejahteraan masyarakat. “Saya kira semua pemasalahan dapat kita selesaikan bersama sepanjang komunikasi dan koordinasi dapat kita jalin. saya mengapresiasi atas langkah yang telah diambil dari tim Kemenkopolhukam untuk melaksanakan koordinasi dan peninjauan di Nunukan. menjadi harapan saya apa yang akan kita bahas dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah untuk mengambil langkah strategis,” harapnya.
Sementara, Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi menambahkan sejumlah pembahasan yang dilakukan yakni peran dan upaya Pemerintah Provinsi Kaltara didukung TNI/Polri dan stakeholder lainnya secara terkoordinasi dalam mengelola potensi wilayah guna menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya. Serta menjaga stabilitas dan ketahanan wilayah guna meningkatkan kemampuan pertahanan negara di daerah dalam rangka kepentingan Sishankamrata
Langkah ini mengawal program prioritas nasional RPJMN 2020-2024 pada aspek stabilitas Polhukhankam, yaitu penguatan kemampuan pertahanan negara dan penguatan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan serta PPKT dengan melakukan monitoring implementasi kebijakan umum pertahanan negara di wilayah perbatasan Kaltara.
Dengan sejumlah pertimbangan permasalahan yang khusus di wilayah perbatasan terkait kedaulatan negara seperti belum tuntasnya kesepakatan batas negara OBP Sungai Sinapad, OBP B2700-3100, OBP Pulau Sebatik.
Terdapat kerentanan terhadap aktivitas yang melanggar hukum penyelundupan, keimigrasian, kriminal, narkoba, dan lainnya sebagai dampak belum selesainya penegasan batas kedaulatan. Termasuk potensi ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida serta konflik terkait ipoleksosbudhankam serta kerusakan lingkungan. Melakukan pemantauan dan pengendalian pengelolaan wilayah perbatasan negara dalam rangka mendukung tugas Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP.
“Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan PLBN Terpadu dalam rangka mendukung tugas Menko Polhukam selaku Pengawas Umum pembangunan PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2019,” tuntasnya. (adv/humas)
Editor : Azwar Halim