Prioritas Program Gerakan Ekonomi Warga Desa

Azwar Halim • Dipublikasikan Kamis, 1 Juli 2021 | 10:05 WIB
prioritas-program-gerakan-ekonomi-warga-desa
prioritas-program-gerakan-ekonomi-warga-desa

NUNUKAN - Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid mendorong para Camat untuk mengintervensi atau mengarahkan Kepala Desa untuk melakukan pencegatan pembangunan desa dari anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).


Hal itu agar pemanfaatan anggaran bisa lebih efektif, Hj Laura memastikan desa membuat prioritas program yang dapat menggerakkan ekonomi warga desa di tengah pandemi Covid-19 ini.


“Terkait program dana desa, saya minta perhatian para Camat dalam mengevaluasi DD, agar DD itu bisa lebih efektif. Seperti di Kecamatan Lumbis Pensiangan itu perkembangan dan kemajuannya sangat luar biasa. Sementara kecamatan ini baru mekar 2 tahun lalu,” ungkap Hj Laura pada saat di acara Rakor RPJMD tahun 2021-2026 belum lama ini.


Menurut Hj Laura, dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 memaksa semua pihak membuat skala prioritas penanganan. Tidak hanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan yang sudah melakukan refocusing APBD, pemerintahan desa juga perlu melakukan hal yang sama. "Intervensi ini tetap mengacu pada aturan yang ada tetapi, para Camat itu arahkan agar desa itu maju," lanjutnya.


Dalam kesempatan itu, Hj Laura juga berharap agar kepala desa terus meningkatkan kapasitasnya. Termasuk salah satunya masalah pengelolaan keuangan desa. Mulai dari masalah administrasi, hingga pemilihan program yang tepat untuk wilayahnya.


“Jika pada desa tersebut ada sektor pertanian, maka dikembangkan dengan meminta bantuan alat pertanian misalnya. Karena saya juga masih banyak melihat bantuan ini mintanya ke Bupati, sementara saya juga menganggarkannya kewalahan karena kita juga punya kewajiban lainnya,” bebernya.


Disebutkan, Dana Desa setiap tahun ada senilai Rp 197 miliar yang tersebar di 232 desa di Kabupaten Nunukan. Menurut Bupati, angka tersebut dinilai sangat fantastis bahkan tak sebanding dengan space anggaran di APBD yang hanya Rp 30 miliar, bahkan ini digunakan untuk membayar hutang.


“Soal pembangunan juga nilai anggaran tak seberapa tahun depan ada Rp 14 miliar dari APBD kita. Untungnya kita selalu dapat DAK, tapi ini pun sudah jelas peruntukannya sesuai dengan juknis-nya,” terangnya.


Untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa dan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, diharapkan para Camat untuk melakukan intervensi sambil melihat potensi masing-masing desa.


“Kalau sifatnya memubazirkan anggaran yah jangan dikerjakan. Cari, apa yang bisa mengangkat ekonomi desa itu lebih diutamakan,” pungkasnya. (raw/fly/adv)

Editor : Azwar Halim