MALINAU - Mahasiswa ataupun pelajar dari Kabupaten Malinau yang saat ini bertahan di tempatnya menimba ilmu di luar Malinau dan terdampak Coronavirus Disease (Covid-19) mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau melalu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malinau.
Terkait bantuan tersebut, Bupati Malinau sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malinau, Dr. Yansen TP, M.Si menegaskan bahwa bantuan kepada ribuan mahasiswa atau pelajar Malinau yang sedang berada di beberapa daerah di Indonesia dan luar negeri itu paling tidak bisa menangani persoalan yang mereka hadapi saat pandemi.
“Saya kira namanya membantu itu harus bisa memenuhi, paling tidak menangani persoalannya 50 – 60 persen. Jangan di bawah standar. Itu tidak ada arti manfaat bantuan itu, walaupun berbentuk kepedulian, tapi kalau tidak bermanfaat tidak bisa,” tegas bupati usai rapat dengar pendapat (RDP) terkait penanganan Covid-19 dengan DPRD Kabupaten Malinau, Selasa (23/6) di gedung DPRD Kabupaten Malinau.
Untuk itu, Pemkab membantu mereka sedapatnya agar mampu menangani persoalan yang mereka hadapi. Sebab, kata Bupati, ada yang harus dipahami bahwa dengan kondisi lapangan pekerjaan tertutup dan terhentinya aktivitas masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, otomatis bebannya sekarang bukan pada anak-anak Malinau yang sedang kuliah saja, orang tuanya pun terbeban atas dampak dari Covid-19.
Sehingga, lanjutnya, bantuan pemerintah pada mahasiswa bukan hanya membantu anak, tapi membantu meringankan beban orang tua. Karena, secara tidak langsung nantinya kondisi Malinau pasti terdampak apabila tidak dibantu.
“Kita bantu agar orang tuanya sudah tidak risau, tidak gelisah dan tidak khawatir lagi karena anaknya sudah terbantu dan akhirnya kondisi kita aman. Tapi kalau kita tidak bantu, pasti akan menimbulkan riak-riak sosial,” kata Yansen.
Sebab itulah, Pemkab mengeluarkan kebijakan untuk membantu mahasiswa dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan dengan tegas serta dengan angka bantuan yang cukup untuk menangani persoalan meliputi seluruh mahasiswa tanpa terkecuali siapapun dan tidak mengenal latar belakangnya, tetapi dengan catatan harus jelas.
Oleh sebab itulah, disamping alamat, harus punya rekening bank diri sendiri, harus ada keterangan tentang alamat uang itu dikirim dan yang paling utama juga adalah posisi mahasiswa saat itu, apakah sedang berada di tempat dia berkuliah atau berada di Malinau.
Untuk memastikan mahasiswa tersebut ada di luar daerah, harus lewat telepon seluler dengan aplikasi yang bisa menunjukan dia memang berada di daerah tempatnya kuliah.
“Bisa saja anak-anak yang kuliah di Malang katanya, tapi ada di Malinau. Kalau ketahuan lokasinya berada di Malinau, batal,” tegasnya.
Jadi, tegasnya lagi, mau mahasiswa atau pelajar, akan pihaknya bantu dengan memenuhi syarat yang ada. Karena itulah, bantuan ini pihaknya lakukan sudah berjalan dari tiga bulan yang lalu, sejak gejolak pandemi Covid-19 muncul.
Untuk diketahui, sesuai data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malinau ada 1.532 mahasiswa yang mengajukan bantuan yang terdiri dari dalam negeri 1.523 orang dan luar negeri 9 orang.
“Di Indonesia itu rata-rata Rp 1 juta, kalau di luar negeri itu karena pertimbangan biayadi sana lebih tinggi, mereka juga cukup jauh dari orang tua dan mereka tidak punya sahabat atau keluarga di sana, kerabat di sana, otomatis dia memang sangat tergantung pada bantuan orang tuanya atau bantuan mungkin dari yang membantunya ke sana. Jadi kalau kita (bantu) setengah-setengah ya tidak ada artinya,” pungkasnya. (ags/har)
Editor : Azwar Halim