Malinau Raih Opini WTP Keenam

Azwar Halim • Dipublikasikan Rabu, 10 Juni 2020 | 11:06 WIB
anak-wajib-pakai-helm
anak-wajib-pakai-helm

MALINAU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (9/6) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malinau Tahun Anggran (TA) 2019.


Dalam acara penyerahan LHP yang dilaksanakan secara virtual untuk dua kabupaten sekaligus yaitu Kabupaten Bulungan dan Malinau yang dimulai pukul 14.00 Wita, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


“Acara penyerahan LHP untuk dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau yang memang dalam mekanismenya tidak seperti biasa. Jadi kita lakukan secara virtual dan Alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara Agus Priyono, SE, M.Si, Ak.,CA.,CSFA dalam sambutannya secara virtual.


Walaupun secara virtual, ia berharap penyerahannya tidak mengurangi substansi atau makna dari penyerahan LHP LKPD untuk Kabupaten Malinau maupun Kabupaten Bulungan.


Pada kesempatan itu, Agus Priyono menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah diatur pemerintah daerah (pemda) wajib menyampaikan laporan keuangan ke BPK untuk diaudit oleh BPK. Kemudian, BPK juga diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan audit sesuai dengan jangka waktu yang memang sudah ditentukan.


Karena itu, dirinya bersyukur pemda-pemda di Kaltara menyerahkan laporan keuangan ke BPK tepat waktu, termasuk Kabupaten Malinau dan Bulungan. Disampaikannya, karena situasi wabah Coronavirus Disease (Covid-19), sehingga yang mestinya BPK sudah bisa menyerahkan setelah waktu 60 hari penyerahan LKPD, namun karena ada kebijakan dari pusat terkait pencegahan virus korona dan sebagainya, maka baru pada Selasa (9/6) secara resmi baru diserahkan LHP.


“Kami menyampaikan selamat dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian Opini WTP yang pertama kali untuk Kabupaten Bulungan dan WTP yang keenam kali untuk Kabupaten Malinau. Tentunya semua ini dicapai berkat komitmen yang tinggi dari masing-masing pemda,” ucapnya.


Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si bersama Ketua DPRD Kabupaten Malinau Wempi W. Mawa,S.Emenerima secara virtual LHP dari BPK. Pada kesempatan itu, juga hadir langsung Wakil Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, M.M dan pejabat terkait lainnya di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau.


Usai penyerahan LHP LKPD, kepada Radar Tarakan, Bupati Malinau Yansen TP menegaskan bahwa intinya WTP yang diraih adalah memperlihatkan bahwa pemda memiliki ketaatan terhadap aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan.


Opini WTP ini, lanjutnya, menggambarkan tentang kinerja dari setiap instansi pemerintah yang mengelola keuangan daerah dan jelas ada ketaatan setiap personel di setiap instansi yang menjalankan pengelolaan keuangan daerah.


“Dalam kaitan ini saya pertama tentu berterima kasih kepada seluruh jajaran pemda, kepada seluruh pegawai yang memiliki semangat dan kesetiaan untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar,” ucap Bupati.


Sebagai mitra Pemkab Malinau, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Malinau yang tentunya turut andil dalam pelaksanaan pemerintahan di Bumi Intimung, sehingga mendapatkan opini WTP keenam.


Di saat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Malinau Wempi W. Mawa mengucapkan selamat atas pencapaian opini WTP keenam yang diraih Pemkab Malinau. “Yang pertama DPRD Kabupaten Malinau mengucapkan selamat kepada Pemkab Malinau untuk keenam kalinya telah menerima WTP hasil audit yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kaltara,” ucap Wempi.


Menurutnya, wajar ucapan selamat pihaknya sampaikan karena ketaatan Pemkab Malinau dalam melaksanakan standar akuntansi keuangan berjalan dengan baik. Apalagi sudah enam tahun berturut-turut Kabupaten Malinau mendapat opini WTP.


Yang paling penting, lanjutnya, sesuai dari penjelasan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara bahwa dari beberapa catatan tahun sebelumnay, tahun ini ada perbaikan yang signifikan yang dilakukan oleh Pemkab Malinau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.


“Nah sehingga WTP ini memiliki nilai yang semakin baik. Karena catatan-catatan, pendampingan dan perbaikan yang diharapkan BPK telah dan dilakukan pemerintah dengan baik,” pungkasnya. (ags/fly)

Editor : Azwar Halim