Tak Progresif, Perizinan Investor Dicabut!

Azwar Halim • Dipublikasikan Jumat, 26 Juli 2019 | 10:42 WIB
tak-progresif-perizinan-investor-dicabut
tak-progresif-perizinan-investor-dicabut

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menertibkan investor pemegang perizinan, seperti hak guna usaha (HGU), izin lokasi dan lainnya. Presiden menegaskan, bagi yang tidak progresif dalam jangka waktu sekitar 20 tahun, akan dicabut HGU-nya.


Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk mendukung Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Kaltara di ruang rapat lantai 2  Kantor Kemenko Maritim, Kamis (25/7) sore.


Pada rapat yang diikuti oleh seluruh kementerian terkait itu, dipimpin langsung oleh Menko Maritim Luhut B Panjaitan. Dengan didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Thomas Trikasih Lembong.


Penegasan tersebut, kata Gubernur, juga berlaku bagi para pemodal atau investor yang akan berinvestasi di Kaltara. Khususnya, investor yang bergerak di bidang pembangunan ketenagalistrikan. Di antara yang menjadi pembahasan serius dalam pertemuan itu adalah, PT Kayan Hidro Energy (KHE) yang akan membangun PLTA Sungai Kayan serta PT Sarawak Energi Berhad (SEB) join PT Kayan Hidro Power Nusantara yang akan membangun PLTA di Sungai Mentarang.


Dikatakan Irianto, Presiden memastikan pada periode keduanya memimpin, percepatan realisasi proyek strategis nasional menjadi prioritas. Salah satunya, pembangunan PLTA. “Untuk itu, tak ada lagi perlambatan dalam progres untuk merealisasikan rencana investasi tersebut. Jadi, pemegang HGU yang sudah berpuluh-puluh tahun diminta menunjukkan aksi nyata dalam mewujudkan rencananya itu. Termasuk, dalam hal ini PT KHE dan PT SEB yang diminta dalam waktu setahun ini untuk menunjukkan progres nyata di lapangan atas rencana investasinya di Kaltara,” tutur Gubernur.


Sebagai konsekuensinya, penyebab perlambatan realisasi investasi pun akan dipangkas dengan nyata pula. Di mana, semua tindakan tersebut akan dikoordinatori oleh Kemenko Maritim bersama Kementerian PPN/Bappenas, BKPM, juga kementerian dan lembaga terkait lainnya. “Sejauh ini, sebagian besar ketenagalistrikan di Indonesia dikerjasamakan atau diusahakan oleh PT PLN. Namun, tadi Menko Maritim mengusulkan agar ada kebijakan dari PLN untuk melepaskan wilayah usahanya, khususnya di kawasan Sungai Mentarang yang akan dibangun PLTA oleh PT SEB untuk diusahakan swasta. Ini dikarenakan, PT SEB bersama mitranya berencana menyuplai listrik bagi perusahaan smelter yang akan dibangun PT Inalum di Kaltara,”  jelas Irianto.


PLN sendiri disarankan untuk ambil bagian dalam penyediaan transmisi saja, tidak dalam usaha jual dan beli listrik dari penyedia.


Menyikapi hal tersebut, Gubernur optimis bahwa kedua investor tersebut mampu untuk memenuhi tantangan pemerintah Indonesia tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sendiri, dalam peranannya sebagai koordinator dan fasilitator akan mendorong percepatan realisasi investasi di Kaltara.


“Sejauh ini, yang perizinannya sudah cukup banyak adalah PT KHE. Ada sekitar 20-an izin sudah dipegang. PT KHE juga sudah menyiapkan IUPKTLS (Kayan 1-5), feasibility study (FS), detailed engineering design (DED) untuk mendukung proses perizinan bendungan. Selain itu, PT KHE juga mengurus izin konstruksi di balai bendungan. Mereka memiliki rencana investasi sekitar USD 17,8 juta,” urai Irianto.


Sementara PT SEB, perizinan yang sudah dimiliki di antaranya, izin prinsip dari BKPM, izin lokasi dari kepala daerah setempat, FS (geological investigation dan lainnya), dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang berproses, dan rencana investasi sekitar USD 2 hingga 3 juta.


“PT SEB, menargetkan paling lambat pada 2022 sudah mulai konstruksinya. Namun, saat ini yang patut diperhatikan PT SEB adalah percepatan pembebasan lahan. Karena belum ada progresnya,” tutur Irianto.


Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyarankan agar dalam pelaksanaan pembangunan PLTA di Kaltara, untuk tidak melalaikan aspek legalitas hukumnya. “Pak Bambang menegaskan, meski pemerintah memberikan kebijakan percepatan pengurusan perizinan, aspek aturan harus dikedepankan. Ini menjadi perhatian semua pihak, termasuk Pemprov Kaltara,” ucap Irianto.


Kepala BKPM RI sendiri menyoroti minimnya progres PT KHE. Dikatakan Irianto, menurut Kepala BKPM apabila mengikuti aturan yang ada saat ini maka dibutuhkan waktu sekitar 10 hingga 14 tahun bagi PT KHE untuk menuntaskan seluruh perizinan yang ada. “Ini juga menjadi catatan dan perhatian bagi PT KHE. Jangan sampai kebijakan pencabutan HGU atau izin yang sudah dipegang selama ini diberlakukan. Tentunya akan berdampak pada banyak hal,” tutup Gubernur. (*/lim)

Editor : Azwar Halim