EFISIENSI anggaran di Otorita IKN sebelumnya menimbulkan banyak polemik. Khususnya terhadap kelanjutan pembangunan IKN. Mengingat pada tahap kedua itu, Basuki Hadimuljono mengomandoi langsung Otorita IKN sebagai kepala.
Bukan lagi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ketika Basuki menjabat sebagai menteri PUPR pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun dipastikan Basuki, pemangkasan anggaran tidak menyentuh pada sektor infrastruktur.
“Yang dipangkas itu hanya ‘lemak-lemaknya’ saja. ‘otot-ototnya tetap,” yakinnya.
Itu berdasarkan keputusan hasil rapat di DPR sebelumnya. Ketika Basuki mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI untuk membahas efisiensi anggaran yang tertera pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Otorita IKN tahun 2025, pada Rabu (12/2) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Untuk diketahui, DIPA awal Otorita IKN untuk tahun anggaran 2025 adalah Rp 6.395.534.826.000.
Sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar Rp 5.242.034.826.000.
Pagu alokasi anggaran tersebut merupakan hasil rekonstruksi anggaran antara Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan yang menghasilkan kesepakatan efisiensi anggaran untuk DIPA awal sebesar Rp 1,15 triliun.
Efisiensi itu ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, focus group discussion (FGD), terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, dan kegiatan ATK (alat tulis kantor).
“Itu tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal. DIPA awal ini adalah sebelum rapat terbatas pada 21 Januari 2025, yang saat itu Bapak Presiden (Prabowo Subianto) telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun,” ujar Basuki.
Otorita sendiri sudah menyusun tiga skema pembangunan IKN. Dari APBN, yang telah disetujui presiden senilai Rp 48,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua (2025-2028).
Kemudian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebagai bagian penting mempercepat target pembangunan.
Dengan nilai Rp 60,93 triliun. Lalu investasi swasta murni senilai Rp 6,9 triliun. Dirinya yakin, tahun 2026 nanti, wajah IKN sudah akan mengalami banyak perubahan.
“Tahun ini enam bank akan memulai pembangunan setelah Lebaran (Idulfitri) ini. Targetnya semester I 2026, sudah beroperasi. Tahun ini kami juga melelang sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan, air, dan MUT (multi utility tunnel),” bebernya.
“Kemudian saat Lebaran nanti sudah mulai dibangun. Kami tunjukkan kepada mereka, komitmen dari Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN. Termasuk target IKN sebagai ibu kota politik tahun 2028,” sambung Basuki. (rd/jnr)
Editor : Azwar Halim