MENUJU hari pemungutan suara 27 November, Pemkot Balikpapan melalui Bagian Pemerintahan menggelar sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak 2024.
Berlokasi di Hotel Tjokro, Rabu (9/10). Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Bawaslu, KPU, Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Polresta Balikpapan.
Asisten I Tata Pemerintahan Zulkifli mengatakan, sosialisasi ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2005. Isinya tentang pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan Pilkada.
Permendagri ini mengamanatkan pembentukan desk dengan tugas sosialisasi dan memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan pemilu.
“Seperti distribusi logistik, fasilitasi personel linmas, petugas adhoc, dan lainnya,” katanya kepada awak media.
Selain itu, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih. Berkaca pada pilkada 2020, partisipasi pemilih di Balikpapan masih rendah dan belum maksimal.
Kala itu hanya 61 persen yang menggunakan hak suara. Sementara tahun ini, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 70-80 persen.
“Maka harus dilakukan upaya-upaya yang sifatnya proaktif untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Namun sosialisasi ini juga dilakukan bersamaan dengan instansi lain. Selain pemerintah daerah, sosialisasi pelaksanaan pilkada juga dilakukan Bawaslu, KPU, maupun organisasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir perwakilan ketiga pasangan calon yang berkompetisi dalam pilkada. Tujuannya agar masyarakat lebih dekat dengan penyelenggaraan pilkada.
“Harapannya nanti pada 27 November ingat dengan pelaksanaan pilkada dan datang ke TPS masing-masing,” ungkapnya.
Sejauh ini, pihaknya menaruh perhatian pada dua hal yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi. Pertama jumlah TPS yang jauh berkurang. Saat pilpres terdapat 2.047 TPS.
Kini dalam pilkada terdapat 996 TPS. “Khawatir nanti masyarakat mengeluh datang karena terlalu jauh. Maka dilakukan sosialisasi,” sebutnya.
Kemudian keluhan lainnya, ada warga yang memang sudah bermukim lama di Balikpapan tetapi tidak memiliki KTP. Sehingga mereka tidak bisa memilih.
Namun ada opsi daftar pemilih tambahan dan syarat-syaratnya. Zul mengimbau, instansi maupun perusahaan swasta bisa memberi kelonggaran saat nanti hari pemilihan.
Itu memberi kesempatan bagi warga Kota Minyak datang ke TPS melakukan pemungutan suara. “Ada kesempatan dari kantor agar karyawannya bisa sebentar datang ke TPS atau bisa juga meliburkan,” tandasnya. (ms/jnr)
Editor : Azwar Halim