JAKARTA - Penanganan hujan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menggunakan praktik metafisika dikritik Komisi V DPR RI.
Pasalnya sempat beredar video di sosial media yang merekam aksi dukun atau pawang hujan yang sibuk melakukan ritual di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN.
Untuk menghalau hujan, agar tidak turun saat pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada Agustus lalu.
Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Senayan, Jakarta, Senin (9/9) menyampaikan kritik tersebut.
“Melihat kemarin, dalam rangka memperingati 17-an kita di IKN, saya sangat miris melihat itu. Bagaimana diekspos tentang rekayasa cuaca untuk menolak hujan. Bangsa ini sudah begitu maju. Dunia sudah begitu berkembang masih memakai dukun. Miris kita lihat itu,” katanya.
Politikus Partai NasDem ini pun menegaskan bahwa upaya untuk merekayasa menggunakan metafisika seharusnya tidak dilakukan. Pasalnya BMKG sudah memiliki teknologi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Yang sudah dilaksanakan untuk mengurangi curah hujan, pada proyek pembangunan IKN. Di mana OMC ini telah dilanjutkan hingga 12 September 2024 “Masih juga ada membawa dukun dan sebagainya. Ini miris, bangsa ini sudah modern. Bukan kita masih primitif.
Hal-hal ini menurut kami, tidak boleh lagi terjadi. Kalaupun mau itu tetapi tertutup lah. Jangan digembar-gemborkan dan terbuka seperti itu. Makanya anggaran BMKG tidak naik-naik. Karena lebih sakti dukun, nantinya,” tegasnya.
Robert Rouw juga mengatakan meskipun pawang hujan yang sempat viral di sosial media itu, bukan berasal tidak mungkin hadir di IKN sendiri. Pasti ada pihak yang mengundang.
Dia pun mencontohkan kegiatan yang menggunakan jasa pawang hujan yang sempat terekspos keluar adalah saat pelaksanaan event MotoGP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Demikian pula, kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dilaksanakan di Aceh, beberapa waktu lalu.
Dan pawang hujan tersebut, sempat mendapat penolakan dari masyarakat Aceh, “Sudah tidak layak seperti itu. BMKG sudah ada. Dan BMKG bisa melakukan itu. Harapan kami demikian, supaya hal –hal ini tidak terjadi lagi. Kan malu kita,” pesan dia. (kpg/jnr)
Editor : Azwar Halim