SEPANJANG 8 bulan ini kekerasan terhadap anak di Samarinda angkanya mencapai 81 kasus. Kebanyakan dari kasus tersebut adalah pelecehan seksual.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda Deasy Evriyani mengatakan, bimbingan teknis dilakukan mempunyai tujuan yang ditujukan kepada unsur-unsur yang membantu dalam pemenuhan hak-hak anak.
Sebab, salah satu dari persyaratan untuk menuju kota layak anak dan memenuhi hak anak, yakni seluruh unsur sumber daya manusia (SDM) sudah mengetahui tentang konveksi hak anak.
Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Modifikasi Cuaca di IKN, Klaim Target Pembangunan Masih on The Track
“Jadi, isi dari konveksi hak anak meliputi kepentingan terbaik hak anak. Lalu bagaimana agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak, kemudian apa saja pemenuhan hak anak dari unsur-unsur atau sumber daya manusia yang terlibat,” ucapnya dalam agenda bimbingan teknis KHA di Hotel Aston, Samarinda, Selasa (3/8).
Selain itu, bimtek tersebut sebagai mitigasi agar ketika fasilitas umum atau seluruh penyedia layanan terutama penyedia untuk anak, tidak mengetahui bagaimana hak-hak anak. Juga berkaitan dengan bagaimana mereka melindungi anak.
“Begitu juga dari bimtek ini, mereka bisa tahu teknis pelaporan haka nak. Oleh karena itu, kami adakan agenda tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka dalam rangka perpanjangan tangan turut membantu pemenuhan hak anak di Samarinda,” sambungnya.
Untuk diketahui, sambung dia, sepanjang Januari-Agustus 2024 sebanyak 81 kasus terjadi. Didominasi dari kekerasan seksual terhadap anak.
“Dari 81 kasus tersebut, jumlah korbannya lebih dari itu. Karena setiap kasus jumlah korbannya berbeda-beda.
Nah, melalui bimtek ini, unsur yang terlibat diharapkan bisa menurunkan kasus seperti kekerasan seksual terhadap anak, atau juga kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya. (kpg/jnr)
Editor : Azwar Halim