BALIKPAPAN - Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 RI yang akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor perhotelan di Balikpapan mengalami perubahan signifikan dalam jumlah tamu yang diperkirakan akan menginap.
Eko Purwanto, perwakilan manajemen Jatra Hotel and Resorts, mengungkapkan bahwa euforia kegiatan HUT RI di IKN awalnya memicu harapan tinggi untuk tingkat hunian hotel. Namun, situasi terkini menunjukkan penurunan drastis dari perkiraan awal.
"Perubahan kebijakan menyebabkan penurunan jumlah tamu yang diundang. Saat ini, jumlah undangan yang tercatat turun menjadi sekitar 2.500 orang dari perkiraan awal 6.000 tamu," jelas Eko.
Pembatalan pemesanan kamar yang telah dialokasikan sejak Februari untuk pemerintah terjadi akibat perubahan kebijakan acara. Beberapa instansi juga masih menunggu kepastian undangan mereka untuk acara 17 Agustus.
Meski menghadapi tantangan ini, industri perhotelan di Balikpapan tetap optimis. Mereka berharap sidang kabinet pertama oleh Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan pada 11-14 Agustus dapat memberikan dorongan positif bagi okupansi hotel.
"Kami percaya bahwa kegiatan besar seperti sidang kabinet ini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi hotel kami, tetapi juga untuk industri perhotelan secara keseluruhan di Balikpapan," tambah Eko.
Untuk mengatasi tantangan ini, Eko menekankan pentingnya jaminan pemesanan untuk menghindari pembatalan sepihak di masa depan. Dukungan dari pihak terkait juga sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas industri perhotelan.
Para pelaku industri perhotelan di Balikpapan memandang situasi ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kapasitas dan pelayanan terbaik mereka.
"Kami siap mendukung kegiatan yang akan berlangsung baik kegiatan 17 Agustus maupun sidang kabinet, dan berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi okupansi hotel di Balikpapan," tutup Eko.
Meskipun menghadapi penurunan okupansi, industri perhotelan di Balikpapan tetap optimis dan bersiap memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung perayaan HUT ke-79 RI di IKN serta kegiatan pemerintahan lainnya. (kpg/jnr)
Editor : Azwar Halim