BALIKPAPAN — Pasca aksi unjuk rasa sopir angkot terhadap kehadiran Balikpapan City Trans (BCT) di Kota Minyak, kini bus dengan skema buy the service (BTS) tidak beroperasi sampai 30 Juli mendatang.
Tuntutan para sopir berhasil tersampaikan, serta disetujui Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menuturkan, karena kebijakan publik mengenai transportasi bus BTS masih baru diterapkan di Balikpapan, maka harus didahului dengan komunikasi yang efektif.
Tentunya, dengan mengidentifikasi lebih dulu pihak mana yang akan terdampak. Jadi supaya kebijakan tersebut dapat berjalan baik, lakukan pertemuan dengan para sopir angkutan umum.
“Lakukanlah pertemuan, kemudian sampaikan plus minusnya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya.
Kalau nanti ternyata kekurangannya besar, apa kompensasi yang diberikan oleh pemerintah,” sebutnya saat ditemui di Balikpapan pada Kamis (18/7).
Akmal juga turut mendukung kebijakan bagus yang dilakukan Pemkot Balikpapan. Tetapi, harus dipahami sebuah kebijakan pasti akan berdampak. Karena ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan.
“Makanya penting dulu tabayun bersama-sama dengan mereka yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan itu (bus BTS).
Sehingga nanti kita bisa meminimalkan (dampak). Tapi kalau begini kan, artinya ada pihak-pihak yang belum dibawa berbicara ini. Saran saya ajak berbicara dulu ya,” tekannya.
Menurut Akmal, jika kemudian kehadiran bus tersebut berdampak terhadap pendapatan sopir yang berkurang maka harus ada kompensasinya.
Pihaknya, juga menyarankan kepada Pemkot Balikpapan untuk belajar dari DKI Jakarta. Ketika melakukan transformasi dari angkutan umum ke bus semua pihak diajak berbicara.
Dia juga menyadari memang yang paling berat dari sebuah kebijakan adalah aspek sosialnya, jadi aspek sosial ini harus dibenahi dulu.
“Kalau mengubah ke bus gampang itu. Ada uang beli bus. Tetapi dampak-dampak sosialnya itu juga harus dipikirkan,” imbuhnya.
Akmal berpesan kepada Pemkot Balikpapan kembali bertemu dengan semua pihak. “Pastikan kebijakan yang kita buat itu win-win solution. Kalaupun ada dirugikan, apa kompensasinya,” pesannya.
Akmal mencontohkan, DKI Jakarta yang sopir angkotnya juga disuruh untuk membawa bus.
“Jadi selalu ada cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Kuncinya satu, komunikasi,” tegasnya. (ms/jnr)
Editor : Azwar Halim