Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Komisi IV Minta Menteri KP Bentuk Tim Khusus

Radar Tarakan • Sabtu, 25 Januari 2025 | 11:00 WIB
BONGKAR: Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
BONGKAR: Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Heri Dermawan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk menunjukkan kesaktiannya untuk mengusut tuntas dalang di balik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Menurutnya, masyarakat sudah resah dari kasus itu agar Pemerintah bisa mengusut tuntas.

"Sebetulnya sekarang ini masyarakat tuntutannya sederhana, cuma bongkar dan usut siapa dibelakangnya, dan semua pejabat sudah mengatakan itu. Termasuk Bu Ketua (Komisi IV DPR Titiek Soeharto) juga sudah mengatakan bongkar dan usut tuntas siapa dibelakangnya," kata Heri Dermawan dalam rapat kerja dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

"Pak menteri ini sesuai dengan namanya bisa menunjukkan kesaktiannya, apa arti sebuah nama?," sambungnya.

 Baca Juga: Puan Berharap Pertemuan Prabowo-Megawati Secepatnya

Meski demikian, politikus PAN itu mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah membongkar pagar laut di perairan Tangerang.

Namun, Heri menyarankan KKP tidak sendiri dalam mengusut tuntas kasua tersebut. Ia meminta KKP membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus itu.

"Untuk mengusut itu nggak bisa sendiri Menteri KKP. Sama dengan teman-teman yang lain ayo tingkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain," tegas Heri.

 Baca Juga: Tuntut Segera Dipindah atau Ditutup, IRT Perumahan BPK Demo soal Tumpukan Sampah

Heri mencontohkan, KKP tidak memahami permasalahan Hak Guna Bangunan (HGB), karena itu merupakan tupoksi dari kementerian atau lembaga lain. Karena itu, dibutuhkan tim untuk mengusut kasus tersebut.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi saya Pak Menteri dengan kementerian lain berkoordinasi, atau bikin tim sendiri antara beberapa kementerian dan lembaga, cuma nggak tahu ketua timnya dari kementerian mana silakan saja," pungkasnya. (jpg/har)

Editor : Azwar Halim
#Menteri KP #komisi #dpr ri #jakarta