Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Disebut Menteri Berkinerja Buruk, Idrus Marham Bela Bahlil

Radar Tarakan • Jumat, 24 Januari 2025 | 11:00 WIB
Ketua Dewan Penasihat BKPRMI, Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/12). (Ridwan/JawaPos.com)
Ketua Dewan Penasihat BKPRMI, Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/12). (Ridwan/JawaPos.com)

JAKARTA  – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyesalkan hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri berkinerja terburuk dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih pada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Idrus menyebut, survei tersebut menyesatkan dan tidak objektif.

"Jadi tidak hanya mengkritisi tetapi menyesalkan (survei Celios) karena menyesatkan," kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (22/1) malam.

 Baca Juga: Komisi II: Pelantikan Kepala Daerah Bersengketa Tunggu MK

Menurut Idrus, survei yang menempatkan Bahlil posisi terburuk hanya menilai kinerjanya dari sektor tertentu, tanpa mempertimbangkan cakupan tugas Kementerian ESDM yang luas.

"Kalau kita bicara tentang ruang lingkup kerja daripada ESDM, di situ ada banyak Dirjen. Jadi ada Dirjen Minerba, yang mineral dan batubara, ada Dirjen migas, minyak dan gas, ada kelistrikan, ada energi baru terbarukan dan konservasi energi, ada badan geologi, dan ada pengembangan sumber daya manusia," tegasnya.

Dia menjelaskan, kebijakan besar seperti implementasi energi baru terbarukan sesuai Paris Agreement memerlukan proses bertahap dan tidak bisa dilakukan secara instan.

 Baca Juga: Targetkan Revisi Perpres 80/2024 Rampung Sebelum 6 Februari

"Nah untuk menerapkan ini kan tidak membalik tangan begitu saja karena ada implikasi yang ditimbulkan dari ini. Misalkan terkait dengan batubara dan lain-lain sebagainya, ini kan ada implikasi yang sangat luar biasa," tegas Idrus.

Karena itu, Golkar berpendapat bahwa hasil survei itu tidak komprehensif dan menyeluruh, melainkan parsial dan tidak terintegrasi.

Dia pun meminta agar setiap lembaga survei lebih komprehensif dan mempertimbangkan aspek yang lebih luas sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja.

 Baca Juga: Prabowo Tuntut Jajaran Berhemat

"Sekali lagi kami mengatakan bahwa ini tidak cukup dan kalau dilakukan pasti sangat subjektif dan saya kira perlu diskusi lebih jauh," pungkas Idrus. (jpg/har)

Editor : Azwar Halim
#menteri #bahlil #idrus #jakarta