JAKARTA - Organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat menjaga kualitas demokrasi di tengah transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Analis politik, Boni Hargens meyakini, pemerintahan Prabowo ke depan akan memberikan warna baru bagi demokrasi dan pembangunan Indonesia.
"Pemerintahan Prabowo akan sangat menekankan penguatan demokrasi dan pembangunan. Dengan visi yang sama dengan Presiden Jokowi, Prabowo akan melanjutkan banyak program yang sudah berjalan, seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia," kata Boni dalam diskusi bertajuk 'Organisasi Masyarakat Sipil Sebagai Pilar Demokrasi: Menjaga Harmoni dan Stabilitas di Tengah Transisi Pemerintahan', Jumat (11/10).
Baca Juga: Heru Tidak Diusulkan DPRD Kembali Pimpin Jakarta
Ia menegaskan, masyarakat bisa menjadi pengontrol pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan. Sebab, peran masyarakat tidak akan mengganggu stabilitas politik secara serius.
"Masyarakat sipil, oposisi jalanan, dan partai politik sehat-sehat saja, mereka tidak akan mengganggu stabilitas secara serius. Justru peran mereka diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan," tegasnya.
Senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Ia menekankan, masyarakat harus bisa menjadi penjaga demokrasi, terutama di tengah transisi pemerintahan.
Ia menilai, saat ini parlemen tidak bisa diandalkan untuk menjalankan fungsi kontrolnya karena mayoritas partai politik sudah bergabung dalam koalisi pemerintahan.
"Koalisi mayoritas yang mendukung Prabowo berpotensi membuat parlemen kehilangan fungsi kontrolnya. Karena itu, masyarakat sipil harus mengambil alih peran pengawasan agar kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan kehendak rakyat," pungkasnya. (jpg/har)
Editor : Azwar Halim