TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan APBD 2024 menjadi peraturan daerah (Perda).
Penandatanganan berita acara persetujuan dilakukan bersama Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, pada Rabu (7/8).
Wabup Bulungan, Ingkong Ala menjelaskan bahwa perubahan APBD adalah bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat serta kondisi ekonomi yang terjadi.
"Perubahan APBD ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan," kata Ingkong Ala kepada Radar Kaltara.
Proses perubahan APBD ini telah melalui serangkaian pembahasan yang mendalam dan komprehensif antar Pemda Bulungan dan DPRD Bulungan.
"Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan komitmen kita bersama dalam merumuskan perubahan APBD ini, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi," ungkapnya.
Dalam perubahan APBD, terdapat beberapa prioritas pembangunan yang menjadi fokus antar lain peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar, agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan yang kita laksanakan.
"Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan daerah serta peningkatan akses permodalan dan peluang usaha bagi UMKM juga menjadi prioritas," bebernya.
Baca Juga: Seluruh DPW PAN Minta Zulhas Jadi Ketum Lagi
Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah, agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Saya berharap, dengan adanya perubahan APBD ini kita dapat lebih optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan serta mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," harapnya.
Untuk itu, perlu adanya pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkelanjutan akan membantu kita dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi yang tepat, sehingga pelaksanaan APBD dapat berjalan efektif dan efisien," pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim