Oleh: Muh. Arham Aras
Pegawai Tim Implementasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia
RUPIAH bukan sekadar alat pembayaran. Di dalamnya melekat identitas dan kedaulatan sebuah negara. Karena itu, berbicara tentang Rupiah sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang uang untuk membeli barang dan jasa, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa membangun sistem ekonomi dan pembayarannya sendiri.
Makna itu menjadi semakin menarik ketika kita melihatnya dari Kalimantan Utara (Kaltara), provinsi yang berada di ujung utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Di sini, perbatasan bukan sekadar garis pada peta. Ia adalah ruang tempat masyarakat, perdagangan, pariwisata, dan mobilitas ekonomi berlangsung setiap hari.
Di ruang itulah Rupiah terus menemukan bentuknya.
Dulu, Rupiah terutama hadir dalam lembaran uang kertas dan kepingan logam yang berpindah tangan di pasar, warung, pelabuhan, hingga pelosok daerah. Kini, Rupiah semakin sering hadir dalam layar ponsel, melalui transaksi digital dan kode QR. Cara kita menggunakan Rupiah berubah. Namun, keberadaan Rupiah sebagai fondasi aktivitas ekonomi tetap sama.
DARI UANG TUNAI KE EKOSISTEM PEMBAYARAN
Selama bertahun-tahun, uang tunai menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Berbelanja di pasar, membayar ongkos transportasi, membeli kebutuhan sehari-hari, hingga bertransaksi di berbagai pelosok negeri dilakukan dengan uang fisik.
Di Kaltara, uang tunai masih memiliki arti penting. Karakter geografis dan sebaran masyarakat membuat kebutuhan terhadap Rupiah secara fisik tetap ada. Karena itu, memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik tetap menjadi bagian penting dari sistem pembayaran.
Namun, masyarakat tidak lagi hanya memiliki satu cara untuk bertransaksi.
Teknologi menghadirkan pembayaran non-tunai yang semakin mudah. Transaksi yang sebelumnya membutuhkan uang fisik kini dapat dilakukan melalui perangkat digital. Pembayaran menjadi lebih cepat, pencatatan lebih mudah, dan interaksi ekonomi semakin terhubung.
Tetapi digitalisasi bukan berarti uang tunai akan segera ditinggalkan.
Keduanya justru membentuk satu ekosistem. Tunai tetap dibutuhkan, sementara pembayaran digital tumbuh mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, yang berubah bukan Rupiahnya, melainkan cara masyarakat menggunakan Rupiah.
QRIS dan Wajah Baru Transaksi Kaltara
Salah satu perubahan paling nyata adalah hadirnya QRIS. Sebagai standar QR Code pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia, QRIS menyederhanakan pembayaran digital dengan memungkinkan berbagai instrumen pembayaran menggunakan satu standar. Perkembangannya di Kaltara menunjukkan bahwa pembayaran digital bukan lagi sesuatu yang asing.
Pada Triwulan II 2026, pengguna QRIS di Kaltara telah mencapai sekitar 147 ribu, dengan merchant sekitar 125 ribu. Dalam periode yang sama, transaksi QRIS mencapai sekitar 6,66 juta transaksi dengan nominal sekitar Rp676 miliar.
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, volume transaksi tumbuh sekitar 154 persen, nominal meningkat sekitar 137 persen, dan jumlah merchant tumbuh sekitar 37 persen.
Yang lebih menarik adalah persebarannya. QRIS tidak hanya berkembang di Tarakan, tetapi juga menjangkau Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.
Angka-angka tersebut menunjukkan satu hal: pembayaran digital telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Kaltara. Kode QR yang dahulu terasa asing kini dapat ditemukan di warung, toko, pusat perdagangan, bahkan ruang pelayanan publik. Rupiah pun hadir dengan wajah baru.
KETIKA DIGITALISASI MASUK PELABUHAN
Kaltara memiliki karakter yang tidak dapat dilepaskan dari laut. Mobilitas masyarakat antardaerah banyak berlangsung melalui pelabuhan dan transportasi speedboat. Karena itu, digitalisasi pembayaran di ruang tersebut menjadi lebih dari sekadar modernisasi transaksi.
Melalui implementasi DIGI-PORT, pembayaran retribusi pelabuhan mulai didigitalisasi menggunakan QRIS. Implementasi yang diawali di Pelabuhan Tengkayu I kemudian berkembang ke Pelabuhan Kayan II di Bulungan, Liem Hie Djung di Nunukan, hingga Malinau. Pelabuhan speedboat di Kaltara juga telah memiliki opsi pembayaran menggunakan QRIS.
Sekilas, prosesnya sederhana: membuka aplikasi, memindai kode, memastikan nominal, lalu transaksi selesai. Namun, di balik satu kali pemindaian terdapat perubahan yang lebih besar. Transaksi menjadi lebih praktis, tercatat, dan terhubung dengan sistem pembayaran digital.
Dari pasar hingga pelabuhan, digitalisasi perlahan menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi masyarakat. Ketika Rupiah Terhubung Melintasi Batas
Kisah Rupiah di Kaltara menjadi semakin menarik karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia.
Interaksi ekonomi tidak berhenti di garis perbatasan. Masyarakat bergerak, berdagang, berwisata, dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi lintas negara.
Dahulu, salah satu hal yang harus dipikirkan ketika bepergian ke Malaysia adalah menyiapkan Ringgit untuk bertransaksi.
Kini, teknologi pembayaran menghadirkan pengalaman yang berbeda.
Dalam sebuah perjalanan ke Malaysia, saya berkesempatan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran Indonesia untuk melakukan transaksi dengan memindai DuitNow QR di merchant setempat.
Pengalamannya sederhana, tetapi memberikan gambaran tentang bagaimana sistem pembayaran sedang berubah. Tidak selalu diperlukan uang tunai Ringgit untuk melakukan transaksi kecil. Dengan aplikasi pembayaran Indonesia yang telah terhubung, pembayaran dapat dilakukan melalui QR lintas negara.
Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia telah mengembangkan interkoneksi pembayaran QR Indonesia-Malaysia. Melalui skema tersebut, pengguna Indonesia dapat menggunakan aplikasi pembayaran domestik yang berpartisipasi untuk memindai DuitNow QR di Malaysia. Sebaliknya, wisatawan Malaysia dapat menggunakan aplikasi negaranya untuk bertransaksi di merchant QRIS di Indonesia.
Di sinilah digitalisasi pembayaran menunjukkan maknanya yang lebih luas.
Rupiah tidak harus secara fisik melewati batas negara untuk terhubung dengan aktivitas ekonomi di negara lain. Teknologi memungkinkan masyarakat Indonesia dan Malaysia bertransaksi dengan lebih mudah, sementara transaksi di Indonesia tetap menggunakan Rupiah sebagai mata uang domestik.
Bagi Kaltara, ini bukan semata soal teknologi. Ini adalah bagian dari konektivitas ekonomi kawasan perbatasan. Perbatasan bukan lagi hanya tempat bertemunya dua wilayah negara, tetapi juga ruang bertemunya dua ekosistem ekonomi.
MEMAKNAI CINTA RUPIAH DI ERA DIGITAL
Perubahan cara membayar membawa kita kembali kepada satu pertanyaan: bagaimana seharusnya kita memaknai Rupiah di era digital?
Konsep Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah tidak seharusnya berhenti pada pemahaman tentang uang kertas dan logam.
Mencintai Rupiah bukan hanya tentang menjaga fisiknya. Bangga terhadap Rupiah juga bukan berarti harus selalu membayar dengan uang tunai. Di era digital, memahami Rupiah berarti memahami bagaimana mata uang nasional hadir dalam berbagai bentuk transaksi dan menggunakannya secara bijak, aman, dan sesuai kebutuhan.
Karena itu, digitalisasi pembayaran tidak perlu dipandang sebagai berkurangnya peran Rupiah. Justru sebaliknya. Digitalisasi memberi Rupiah ruang baru untuk hadir. Dari lembaran yang berpindah tangan di pasar dan pelosok negeri, Rupiah kini hadir melalui QRIS.
Dari warung dan toko, ia masuk ke pelabuhan. Dari transaksi domestik, sistem pembayaran bahkan memungkinkan Rupiah terhubung dengan transaksi yang berlangsung melintasi batas negara. Yang berubah adalah medianya, bukan jati dirinya.
DARI TEPIAN NEGERI
Pada akhirnya, perjalanan Rupiah di tepian negeri adalah cerita tentang kemampuan beradaptasi. Kaltara memperlihatkan bahwa modernisasi sistem pembayaran tidak harus berjarak dengan kebutuhan masyarakat. Uang tunai tetap diperlukan. Pembayaran digital terus berkembang. QRIS memperluas akses dan konektivitas.
Sementara pembayaran lintas batas membuka ruang baru bagi interaksi ekonomi Indonesia dengan negara lain. Semua itu menunjukkan bahwa menjadi bagian dari ekonomi yang semakin terhubung dengan dunia tidak berarti harus kehilangan identitas. Justru di situlah kekuatan Rupiah diuji.
Rupiah dapat hadir dalam lembaran, berpindah melalui transaksi digital, dipindai di pelabuhan, bahkan menjadi bagian dari transaksi lintas batas tanpa kehilangan kedudukannya sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia. Dari tepian negeri, kita belajar bahwa kedaulatan tidak selalu harus hadir dalam bentuk yang kasatmata.
Kadang, ia hadir dalam sesuatu yang sederhana: sebuah lembar Rupiah di tangan pedagang, sebuah kode QR di meja warung, atau sebuah transaksi yang selesai hanya dengan memindai ponsel. Teknologinya boleh berubah. Cara membayarnya boleh berkembang. Namun, selama Rupiah tetap menjadi pijakan aktivitas ekonomi masyarakat, ia akan terus hidup dan bergerak dari tunai, menuju QRIS, hingga terhubung melintasi batas negara. (*)
Editor : Azward Halim