NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mencatat sejumlah capaian dalam pembenahan tata kelola pemerintahan, mulai dari mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025 hingga meraih peringkat pertama pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) se-Kalimantan Utara.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan. Menurutnya, berbagai penghargaan dan peningkatan indikator kinerja menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
"Pemkab Nunukan berhasil mempertahankan opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi salah satu indikator dalam pengelolaan keuangan daerah yang terus dibenahi," ucap H. Irwan Sabri.
Kemudian, di bidang hukum, Pemkab Nunukan juga meraih peringkat pertama pengelolaan JDIH tahun 2025 se-Kalimantan Utara. Penghargaan yang diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI tersebut menjadi pengakuan atas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah.
Peningkatan juga terlihat pada sektor pelayanan publik. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025, indeks pelayanan publik Pemkab Nunukan naik menjadi 4,32 dengan interpretasi A-, dibandingkan nilai 3,74 dengan interpretasi B pada 2024.
"Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, peningkatan kualitas layanan tetap menjadi pekerjaan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, dalam aspek keterbukaan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nunukan meraih juara pertama dengan predikat Informatif kategori kabupaten/kota pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025.
Dengan capaian ini, baginya pembenahan pemerintahan juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, Pemkab Nunukan menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga melalui berbagai program pendidikan dan pengembangan SDM.
"Kerja sama tersebut meliputi pola pembibitan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), serta program afirmasi bersama Universitas Hasanuddin (Unhas)," ungkapnya.
Tak hanya itu, berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Nunukan memperkuat kualitas birokrasi, meningkatkan transparansi, serta membangun pelayanan publik yang semakin baik.
"Pada usia ke-27 Kabupaten Nunukan, tantangan berikutnya adalah memastikan capaian administratif dan penghargaan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan akses informasi, serta manfaat nyata bagi masyarakat hingga wilayah perbatasan," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT