NUNUKAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke wilayah Dataran Tinggi Krayan, pada Rabu (7/10). Melalui momen itu, Kepala Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan menyampaikan usulan percepatan pembangunan kawasan perbatasan Krayan.
Camat Krayan Selatan, Oktavianus Ramli mengatakan, ada empat poin usulan yang disampaikan langsung ke Mendagri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Empat poin usulan tersebut ditandatangani Kepala Adat Besar Krayan Darat, Meskanter, Kepala Adat Besar Krayan Hilir, Daniel Sinau, Kepala Adat Besar Krayan Hulu, Yasan Paren dan Kepala Adat Besar Krayan Tengah, Jhoni Darung serta Kepala Adat Besar Krayan Barat, Barru Ating.
Menurutnya, usulan pembangunan kawasan Krayan perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Sebab, pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.
Adapun poin pertama usulan percepatan pembangunan Krayan yakni pekerjaan jalan Nasional dikerjakan dari 2 arah, yaitu dari Malinau dan dari Krayan guna mempercepat akses, memperlancar distribusi logistik dan membuka keterisolasian wilayah Krayan.
Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat terbukanya akses menuju Krayan sekaligus memperlancar distribusi logistik dan mengurangi keterisolasian wilayah. “Pembangunan akses jalan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Krayan," ucap Oktavianus Ramli.
Selain jalan nasional, usulan poin kedua pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sebagai pintu gerbang resmi negara di kawasan perbatasan, untuk memperkuat keamanan, perdagangan, dan hubungan antarnegara.
Usulan ketiga, terkait Jalan Lingkar Krayan diusulkan menjadi jalan nasional, agar akses antarwilayah di Krayan lebih terintegrasi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Jalan lingkar juga sangat strategis karena menghubungkan kawasan- kawasan di Krayan. Kalau aksesnya semakin baik, tentu akan berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Usulan keempat yakni pembentukan Daerah Otonomi Bara (DOB) Kabupaten Krayan sebagai model di Kawasan Strategis Nasional Jantung Borneo (Feart of Borneo), untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di kawasan strategis nasional.
"Percepatan pembangunan diharapkan dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, karakter wilayah, serta potensi strategis Krayan sebagai kawasan perbatasan," tutupnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT