NUNUKAN - Persoalan krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berulang terjadi di Nunukan menjadi atensi DPRD Nunukan. Karena itu, Komisi II DPRD Nunukan menyambangi Kantor Pusat BPH Migas pada Jumat, (2/10).
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam mengatakan, upaya Komisi II ke BPH Migas memiliki target terkait BBM. Khususnya, persoalan kuota BBM. “Kita juga harus memikirkan mitigasi. Jangan sampai ketika terjadi gangguan baru kita mencari solusi. Kita ingin ada sistem yang membuat pasokan tetap bisa bergerak ketika jalur utama mengalami masalah,” ucap Andi Fajrul Syam.
Menurutnya, kepastian pasokan BBM sangat penting karena energi menjadi penopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Mulai transportasi, nelayan, perdagangan, pertanian, perkebunan, budidaya rumput laut hingga mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan.
"Kami meminta persoalan distribusi dan ketahanan pasokan menjadi bagian dari evaluasi kebijakan BBM untuk Nunukan. Jangan sampai ketika SPBU kosong, masyarakat perbatasan justru lebih mudah mendapatkan BBM dari negara tetangga daripada dari sistem distribusi dalam negeri," bebernya
Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah, menegaskan persoalan pasokan tidak bisa dipisahkan dari kondisi geografis Nunukan sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan. Saat ini, Pasokan BBM untuk Nunukan didatangkan dari Tarakan.
Dan, sebelum sampai ke masyarakat, BBM harus melewati rantai distribusi yang bergantung pada armada pengangkut dan kondisi perairan.
Ketika terjadi gangguan cuaca, kerusakan kapal atau persoalan distribusi lainnya, pasokan ke Nunukan berpotensi ikut tersendat.
“Kalau pasokan hanya bergantung pada satu sumber dan terjadi gangguan kapal atau cuaca, masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Karena itu, stok penyangga dan sistem distribusi alternatif perlu menjadi perhatian,” jelasnya.
Menurutnya, karakter seperti itu membuat Nunukan membutuhkan sistem ketahanan pasokan yang lebih kuat. Bukan hanya persoalan berapa banyak BBM yang dialokasikan, tetapi berapa lama daerah mampu bertahan apabila distribusi dari Tarakan mengalami gangguan.
Diwaktu BBM dalam negeri mengalami kekosongan. Masyarakat di wilayah seperti Sebatik dapat mencari alternatif pasokan dari BBM Malaysia. Untuk mendapatkan BBM Malaysia di Sebatik harganya mencapai Rp 25.000 per botol ketika SPBU mengalami kekosongan.
"Ketika BBM dalam negeri tidak tersedia, alternatif dari Malaysia menjadi pilihan yang secara geografis lebih mudah dijangkau," terangnya.
Pihaknya menegaskan, dirinya tidak ingin persoalan baru ditangani setelah terjadi kelangkaan. Mitigasi harus disiapkan sejak awal, termasuk dengan membangun stok penyangga dan menyiapkan alternatif ketika jalur utama mengalami gangguan.
"Kita ingin memastikan BBM itu tersedia ketika masyarakat membutuhkan. Kalau titik layanannya kurang, kita perlu tambah titik layanan. Kalau distribusinya menjadi persoalan, distribusinya yang harus diperkuat," tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan, jika stok di penyalur menipis, masyarakat akan menghadapi antrean. Pada saat yang sama, harga BBM eceran dapat meningkat karena pasokan terbatas. "Kami di Komisi II mendorong agar BPH Migas bersama pihak terkait melihat kebutuhan Nunukan secara khusus dalam perencanaan distribusi BBM," bebernya.
Selain stok penyangga, pihaknya juga mengusulkan adanya kapal cadangan atau sistem armada alternatif untuk mengantisipasi ketika sarana angkut utama mengalami gangguan. Sebab, BBM harus didistribusikan kembali ke sejumlah wilayah lain dengan kondisi geografis berbeda. Ada yang membutuhkan jalur laut, sungai, jalan darat hingga jalur udara.
Artinya, setiap gangguan pada satu titik dapat memberikan dampak terhadap rantai pasokan yang lebih panjang. "Kami minta persoalan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan BBM di Nunukan," tutupnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT