Temui Menhan, Ini Usulan Strategis Bupati Nunukan Terkait Penyelesaian Persoalan di Perbatasan

Asrullah RT • Dipublikasikan Minggu, 4 Oktober 2026 | 20:00 WIB
KOORDINASI : Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku.
KOORDINASI : Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku. 

NUNUKAN - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja di Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma, Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku pada Jumat (2/10).

Melalui momen itu, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan langsung enam usulan strategis. Mulai dari pertahanan, pembangunan infrastruktur  hingga penyelesaian persoalan kawasan perbatasan. Sebab, penyelesaian ini membutuhkan dukungan  Pemerintah Pusat guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan sekaligus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.

Adapun usulan yang disampaikan yakni pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan eks OBP B2700–B3100 yang berada di kawasan Sungai Sinapad-Sungai Sesai Kecamatan Lumbis Hulu. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung pengamanan wilayah sekaligus menunjang aktivitas masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.

"Usulan penyelesaian sejumlah persoalan kawasan perbatasan dan Outstanding Boundary Problem (OBP). Diantaranya, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad, penyelesaian ganti untung bagi warga terdampak perubahan garis batas negara di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, seluas 4,7 hektare sesuai kesepakatan Indonesia dan Malaysia, serta pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat yang merupakan bekas wilayah Malaysia," ucap Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri. 

Kemudian, ia juga mendorong percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik dan pembukaan jalur keluar-masuk resmi (exit-entry point) Sebatik-Tawau, Malaysia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memperkuat tata kelola perlintasan antarnegara.

"Persoalan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian. Usulkan penguatan pengawasan jalur tidak resmi, pencegahan keberangkatan ilegal, penanganan deportasi dan pelanggaran izin tinggal (overstay), serta pemberantasan praktik percaloan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," jelasnya. 

Kemudian, pada sektor konektivitas, ia meminta dukungan pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu, Kabupaten Malinau, menuju Long Midang, Kecamatan Krayan. Baginya, infrastruktur ini diharapkan memperlancar distribusi barang, meningkatkan pelayanan publik, serta membuka akses pasar bagi komoditas unggulan daerah.

Seperti beras Adan dan garam gunung. Dukungan terhadap infrastruktur PLBN Long Midang dan sarana penerbangan di Krayan juga menjadi bagian dari usulan tersebut.

Dan usulan keenam berkaitan dengan penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan yang direncanakan mencapai sekitar 277.859 hektare. Ia menekankan pentingnya memperhatikan aspek legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, serta hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan.

Pemerintah daerah berharap dukungan Kementerian Pertahanan tidak hanya memperkuat aspek pertahanan dan keamanan. Tetapi juga menjadi pengungkit percepatan pembangunan serta penyelesaian berbagai persoalan strategis yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan negara.

"Enam usulan strategis tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun kawasan perbatasan," tutupnya. (akz/jnr)

Editor : Januriansyah RT
perbatasan nunukan menteri pertahanan