NUNUKAN - Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Nunukan memberikan sejumlah catatan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Nunukan. Itu berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terkait kesiapan KDMP di Nunukan.
Kepala DKUKMPP Nunukan, Muhtar mengatakan, langkah verifikasi yang dilakukan bertujuan untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan standar kebutuhan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Total ada sembilan KDMP yang telah diverifikasi dan validasi.
“Sudah sembilan yang kami survei. Pengecekan yang kami lakukan tentunya berdasarkan daftar kebutuhan yang diberikan dari pusat,” ucap Muhtar, Minggu (20/9).
Dijelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang menjadi persoalan utama bukan sekadar penyelesaian bangunan. Tetapi sejumlah fasilitas yang menjadi penunjang aktivitas koperasi justru belum tersedia. “Kalau secara umum belum ada yang memenuhi standar. Masih banyak yang kurang,” singkatnya.
Ia merincikan, adapun kekurangan yang ditemukan di lapangan diantaranya perabotan. Seperti, meja dan rak yang seharusnya mendukung aktivitas koperasi masih belum tersedia di sejumlah lokasi. Dan pengoperasian KDMP membutuhkan kelengkapan fasilitas agar dapat menjalankan aktivitas pelayanan dan usaha.
“Meja-mejanya belum ada, rak-raknya juga belum ada. Kemudian, listrik rata-rata belum tersedia. Untuk bangunan, rata-rata sudah selesai, tetapi kelengkapannya belum," jelasnya.
Lanjutnya, karena kondisi ini, tentunya penyelesaian bangunan belum otomatis membuat KDMP siap beroperasi. Dan total 9 KDMP yang diverifikasi tersebar di wilayah Sebatik, Seimenggaris hingga Lumbis.
"Lima berada di wilayah Sebatik. Empat lainnya berada di wilayah Seimenggaris hingga Lumbis. Sisanya masih ada yang belum selesai diverifikasi,” katanya.
Ia memastikan, catatan DKUKMPP Nunukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi segera disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Selanjutnya,
pemenuhan sarana nantinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan.
“Nanti barang-barangnya akan turun dari pusat untuk melengkapi kekurangan. Termasuk mobil kendaraan operasional,” tutupnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT