NUNUKAN - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus mendorong pengelolaan perbatasan Indonesia menjadi ruang pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan, serta penghubung aktivitas masyarakat lintas kawasan. Alasannya, perbatasan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai garis pemisah wilayah dan kawasan pengamanan negara.
Dengan posisi geografis tersebut membuat Nunukan sebagai salah satu kawasan strategis dalam membangun wajah Indonesia di bagian utara. Langkah ini dinilai penting sebagai arah transformasi bagi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai wilayah strategis dalam membangun wajah Indonesia di bagian utara.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin menyampaikan, BNPP RI telah menggelar forum pembahasan penyusunan desain besar transformasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan bersama kementerian/lembaga mitra. Langkah diperlukan agar pengelolaan perbatasan dalam pelaksanaan yang berjalan secara sektoral.
Ia menilai, perubahan harus menyentuh cara pandang, cara kerja, hingga sistem pengelolaan perbatasan agar seluruh kementerian dan lembaga dapat bergerak dalam kerangka yang sama. “Tujuannya agar kita bisa secara terintegrasi berjalan dalam satu arah, satu kerangka, dan satu hasil di dalam pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan secara terpadu,” ucap Nurdin.
Dijelaskan, perubahan pendekatan tersebut memiliki arti strategis. Seperti, wilayah Nunukan, Sebatik, Krayan, hingga kawasan perbatasan lainnya tidak cukup hanya dibangun dari sisi infrastruktur pertahanan dan keamanan.
Tetapi, konektivitas, perdagangan, pelayanan dasar, pusat produksi, serta akses masyarakat terhadap pasar juga harus menjadi bagian dari desain pengelolaan perbatasan.
Dan salah satu persoalan yang masih perlu dibenahi adalah belum optimalnya pelaksanaan Rencana Induk (Renduk) pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
Untuk itu, BNPP mendorong mekanisme pengendalian bersama yang tidak berhenti pada pengukuran realisasi program, tetapi juga melihat dampak nyata pembangunan terhadap kawasan dan masyarakat perbatasan.
Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (PPGN) menjadi bagian dari pendekatan tersebut. “Karena berfungsi sebagai pintu gerbang, maka ia harus terhubung dengan pusat-pusat produksi, pusat-pusat layanan, dan sebagainya. Sehingga nanti akan terbentuk koridor ekonomi kawasan perbatasan,” bebernya.
Ia menegaskan, konsep itu menjadi relevan bagi Kaltara yang memiliki sejumlah kawasan perbatasan dengan karakteristik ekonomi dan geografis berbeda.
Ia mencontohkan wilayah Nunukan yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang kuat dengan Sabah.
"Mulai dari perdagangan, mobilitas masyarakat, hingga aktivitas lintas batas telah berlangsung selama puluhan tahun. Dan tantangannya adalah bagaimana konektivitas tersebut dapat diarahkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia," pesannya.
Sementara, Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintahan Daerah Wilayah I pada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Istyadi Insani menekankan pentingnya menyelaraskan desain besar tersebut dengan arah pembangunan nasional, termasuk Asta Cita dan RPJMN 2025–2029.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan semata-mata membangun kawasan perbatasan, melainkan memastikan berbagai kewenangan yang tersebar di banyak kementerian dan lembaga dapat bekerja dalam satu arah.
Kaltara memiliki peluang besar untuk membuktikan perubahan tersebut. Dengan posisi geografis yang berhadapan langsung dengan Malaysia, kawasan perbatasan dapat dikembangkan bukan hanya sebagai benteng pertahanan, tetapi juga sebagai beranda ekonomi Indonesia.
“Tantangan utamanya yaitu bagaimana kewenangan yang tersebar tersebut dapat bekerja secara terpadu untuk mencapai arah, prioritas, target, dan hasil nasional yang sama,” tutupnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT